Teheran, MINA – Kementerian Dalam Negeri Iran telah mengonfirmasi tujuh kandidat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada 18 Juni mendatang, saluran berita TV Al-Arabiya melaporkan pada Selasa (25/5).
Kementerian telah menolak permintaan yang dibuat oleh mantan Presiden negara itu Mahmoud Ahmadinejad, Mantan Ketua Parlemen Ali Larijani dan Wakil Presiden Eshaq Jahangiri untuk mencalonkan diri sebagai presiden, demikian dikutip dari Arab News.
Ahmadinejad sebelumnya mengatakan, dia akan memboikot pemilu jika dia tidak diizinkan mencalonkan diri.
Daftar kandidat yang disetujui oleh Dewan Penjaga, yang merupakan entitas yang tidak terpilih yang bertanggung jawab untuk memeriksa kandidat, termasuk ketua pengadilan Ebrahim Raisi (yang diprediksi untuk menggantikan Presiden Hassan Rouhani yang sedang menjabat)
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
“Ulama ultrakonservatif terkemuka, yang sering disebut sebagai calon penerus Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, tampaknya menjadi kandidat konsensus dari konservatif Iran dalam pemungutan suara 18 Juni mendatang,” kata laporan itu.
Daftar tersebut lebih lanjut mencakup mantan Kepala Pengawal Revolusi dan Sekretaris Dewan Pengawasan Kemanfaatan Mohsen Rezaei, mantan Ketua Tim Perunding Nuklir Saeed Jalili, dan Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.
Anggota Parlemen (MP) Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, MP Alireza Zakani, dan mantan wakil presiden Mohsen Mehralizadeh adalah tiga kandidat yang relatif tidak terkenal.
Menurut komite pemilihan, hampir 600 calon, termasuk 40 wanita, telah mendaftar untuk pemungutan suara 18 Juni. Pemilu akan memilih pengganti Presiden Hassan Rouhani yang moderat, yang secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Menurut harian reformis Shargh, “berbagai jajak pendapat” menunjukkan bahwa “lebih dari setengah” pemilih yang memenuhi syarat diperkirakan akan abstain. (T/R6/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama