Dituding Langgar Kedaulatan Negara Uni Eropa, Turki Bantah Perancis

Ankara, MINA – Turki menolak tuduhan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron bahwa Ankara melanggar kedaulatan negara-negara Uni Eropa di Mediterania timur, Kamis (23/7).

Macron menyerukan agar Turki “dikenai sanksi” dan ia menuduh Ankara menginjak hak-hak Yunani dan Siprus. Ketiga negara sedang berebut untuk mengeksploitasi cadangan gas yang baru ditemukan, demikian dikutip dari Nahar Net.

Angkatan Laut Yunani mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah mengerahkan kapal-kapal di Laut Aegea dalam “kesiapan yang meningkat”, setelah Turki mengumumkan rencana untuk eksplorasi energi di dekat sebuah pulau Yunani, daerah yang diklaim Ankara berada di landas kontinennya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan, komentar Macron “batal demi hukum” dan mengatakan ancaman sanksi akan “tidak menghasilkan apa-apa.”

Perancis dan Turki sama-sama anggota NATO, tetapi hubungan mereka memburuk karena mereka tidak setuju atas konflik Libya dan Mediterania timur.

“Perancis harus berhenti mengendarai kuda-kudanya, dan bukannya mengejar akal sehat dan kebijakan rasional,” kata Aksoy.

Aksoy bersikeras Turki bertindak sesuai dengan hukum internasional di Mediterania timur.

Ankara mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli Libya melawan orang kuat Khalifa Haftar, yang diduga telah lama didukung Perancis.

Namun, Perancis membantah mendukung Haftar seiring Macron berulang kali mengkritik tindakan Turki dalam mendukung GNA. (T/RI-1/RS2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)