DK PBB Akan Adakan Pertemuan Bahas Aneksasi Tgl 24 Juni

Ramallah, MINA – Pengamat Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan pada Ahad (14/6), Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan pada 24 Juni di tingkat menteri luar negeri untuk membahas rencana Israel yang ingin menganeksasi bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.

“Undangan untuk pertemuan itu dikirim ke menteri luar negeri di banyak negara, termasuk negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dan Liga Arab,” kata Mansour berbicara kepada radio resmi Palestina, Voice of Palestine seperti dikutip WAFA.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga kemungkinan besar akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Mansour menyatakan harapannya bahwa DK PBB akan memikul tanggung jawabnya dan menuntut Pemerintah Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki dan tidak melanjutkan rencana aneksasi.

Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan

“Pembicaraan sedang berlangsung dan upaya saat ini sedang dilakukan untuk mendorong pembentukan koalisi internasional untuk menggagalkan rencana aneksasi Israel yang didukung AS,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad al-Malki mengatakan, pemerintah telah bekerja keras dan pada tingkat tertinggi untuk meningkatkan suara internasional dan memobilisasi posisi bersama untuk menggagalkan rencana aneksasi Israel.

Malki mengatakan, Negara Palestina akan menyampaikan pidato yang panjang selama pertemuan 24 Juni tentang dampak dari rencana pencaplokan Israel.

Ia berharap, anggota lain dari DK PBB menangani masalah yang sama selama pertemuan.

Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza

Al-Malki menambahkan, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin, membahas rencana aneksasi.

Menanggapi pertanyaan tentang strategi tindakan selanjutnya jika Israel melanjutkan rencana pencaplokan pada tanggal 1 Juli, Al-Maliki mengatakan, “Ada banyak komite yang Presiden Mahmoud Abbas baru-baru ini dirikan untuk mengembangkan rencana dan skenario,” katanya.

Ia mengatakan bahwa kepemimpinan (Pemerintah) Palestina memiliki rencana, skenario, program, mekanisme dan alat untuk menangani [aneksasi] tersebut. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel