DK PBB Bahas Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina

New York, MINA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) belum lama ini menggelar sidang membahas penerapan Resolusi 2334 (2016), yang menyerukan penghentian segera dan menyeluruh semua aktivitas permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Sebagaimana dilaporkan Wafa dikutip MINA, Sabtu (21/9), Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, menekankan, pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Ia melaporkan, aktivitas permukiman terus berlanjut, dengan unit-unit baru yang disetujui sementara kekerasan terus berlanjut di Gaza dan konfrontasi harian dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Wennesland mengindikasikan, sekitar 6.370 unit permukiman baru telah disetujui, bersamaan dengan pembongkaran dan penyitaan bangunan milik Palestina yang sedang berlangsung di seluruh Tepi Barat.

Ia menyoroti pemindahan paksa 188 warga Palestina, termasuk 111 anak-anak, dari rumah mereka di Tepi Barat, yang didorong oleh kekerasan dan pelecehan dari para pemukim ekstrimis Yahudi Israel.

Dalam sambutannya, Wennesland mengutuk pembunuhan dan cedera yang meluas terhadap warga sipil di Gaza, termasuk wanita dan anak-anak, dan menegaskan kembali bahwa tidak ada yang membenarkan hukuman kolektif terhadap penduduk Palestina.

Ia menyatakan keprihatinan serius atas potensi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan memperbaiki kondisi buruk warga sipil, Wennesland mendesak Israel untuk sepenuhnya membuka semua penyeberangan ke Gaza dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan segera dan tanpa batas kepada warga sipil Palestina.

Ia menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan dan menekankan perlunya upaya intensif menuju kesepakatan yang mencakup penghentian segera permusuhan dan pembebasan tanpa syarat semua sandera.

Wennesland mengutuk keras semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang diduduki, khususnya di Yerusalem Timur.

Ia merujuk pada serangan Israel yang berulang-ulang ke kamp pengungsi Palestina, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan signifikan pada infrastruktur, bersamaan dengan meningkatnya jumlah penangkapan, termasuk penahanan administratif sejak 7 Oktober.

Ia juga mengecam serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina, yang sering terjadi di dekat pasukan Israel, yang terkadang melibatkan penggunaan senjata yang didistribusikan oleh pemerintah Israel.

Koordinator Khusus PBB itu menegaskan kembali kekhawatiran mendalam Sekretaris Jenderal PBB atas perluasan pemukiman Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Ia memperingatkan bahwa kebijakan dan praktik Israel secara sistematis mengubah lanskap wilayah yang diduduki, menciptakan dinamika yang berbahaya dan menimbulkan ancaman eksistensial terhadap solusi dua negara.

Pengamat Tetap Negara Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Riyad Mansour, mengecam Israel karena mengabaikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, dengan menyatakan Israel telah melanggar ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap resolusi-resolusi lainnya.

Ia menekankan, tindakan Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan keputusan PBB.

Mansour merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional, yang menyimpulkan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal.

Ia mencatat resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina, dan menggambarkannya sebagai manifestasi historis dari keinginan kolektif untuk bertindak.

“Kami bermaksud untuk mengupayakan setiap aspek dari resolusi ini dan menanggapi tanpa penundaan terhadap kegagalan apa pun dalam mematuhinya,” ungkapnya.

Ia memuji Mahkamah Internasional dan Majelis Umum karena telah bangkit menghadapi tantangan historis dan tragis yang dihadapi oleh rakyat Palestina.

Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, Mansour mengatakan, Gaza tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata; ia membutuhkan lebih banyak tindakan.

Ia menyoroti peran Dewan Keamanan dalam menegakkan hukum internasional, mendesaknya untuk tidak membengkokkan hukum untuk mengakomodasi pelanggaran Israel atau mengorbankan Piagam PBB demi menyenangkan Israel.

Mansour menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang normal dan tidak akan menerima apa pun yang kurang dari itu.

Mansour mengulangi seruan bagi Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman di wilayah yang diduduki dan sepenuhnya menghormati kewajiban hukumnya dalam hal ini.[]

Mi’raj News Agency (MINA)