New York, MINA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membahas rancangan resolusi yang diajukan Prancis untuk memperpanjang mandat pasukan perdamaian PBB di Lebanon selatan, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), selama satu tahun.
Namun, resolusi itu disertai tujuan akhir untuk menarik pasukan secara bertahap bila kondisi memungkinkan.
Channel News Asia melaporkan, Selasa (19/8), menyatakan niat DK PBB “untuk bekerja menuju penarikan UNIFIL jika pemerintah Lebanon menjadi satu-satunya penyedia keamanan di Lebanon selatan dan jika pihak-pihak terkait menyepakati pengaturan politik yang komprehensif.”
UNIFIL telah ditempatkan sejak 1978 dengan mandat utama memisahkan pasukan Israel dan Lebanon. Pasukan itu diperkuat setelah perang 2006 antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran. Saat ini sekitar 10.000 personel dari lebih 40 negara bertugas di wilayah perbatasan Lebanon-Israel.
Baca Juga: Jubir Sekjen PBB Ungkap Cara Hentikan Kelaparan di Gaza
Namun, rancangan resolusi terbaru menghadapi tantangan. Israel dan Amerika Serikat dilaporkan menentang perpanjangan mandat UNIFIL. Hingga kini, belum jelas apakah Washington, yang memiliki hak veto di DK PBB, akan menyetujui rancangan tersebut. Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait masa depan UNIFIL.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan kerap terjadi di wilayah selatan Lebanon. Israel masih mempertahankan posisinya di sejumlah area strategis meski berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon.
Militer Israel juga beberapa kali melancarkan serangan di wilayah Lebanon dan bentrok dengan prajurit penjaga perdamaian PBB di lapangan.
Sementara itu, meski tentara Lebanon telah ditempatkan di wilayah selatan dan melakukan upaya pembongkaran infrastruktur militer Hezbollah, upaya pemerintah untuk melucuti senjata kelompok tersebut masih menghadapi resistensi.
Baca Juga: Australia Larang Masuk Politikus Israel Simcha Rothman selama 3 Tahun
Rancangan resolusi Prancis itu juga menekankan pentingnya peningkatan upaya diplomatik dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan internasional antara Lebanon dan Israel, termasuk wilayah sengketa Shebaa Farms dan Ghajar yang hingga kini belum terselesaikan.
DK PBB dijadwalkan menggelar pemungutan suara terkait resolusi tersebut pada 25 Agustus, beberapa hari sebelum mandat UNIFIL berakhir pada akhir bulan ini.
UNIFIL didirikan melalui Resolusi DK PBB 425 dan 426 pada Maret 1978 setelah invasi Israel ke Lebanon. Mandatnya antara lain memastikan penarikan pasukan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, serta membantu pemerintah Lebanon memulihkan otoritasnya di wilayah selatan.
Indonesia termasuk salah satu negara kontributor terbesar pasukan perdamaian UNIFIL. Sejak 2006, ratusan personel TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda secara konsisten ditempatkan di Lebanon selatan. Kehadiran mereka tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Lebanon melalui misi kemanusiaan dan sosial. []
Baca Juga: Kekurangan Tentara, Militer Israel Cari Pemuda Yahudi dari Luar Negeri
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur