DK PBB Desak Irak dan Kurdi Berunding

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi (kiri) dan Presiden Kurdistan Massoud Barzani (kanan). (Foto: dok. Talos IM)

New York, MINA – Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Irak dan pemimpin regional di Kurdistan menetapkan jadwal perundingan untuk mengakhiri krisis yang dipicu oleh referendum kemerdekaan Kurdi bulan lalu.

Desakan pada hari Kamis (26/10) itu muncul setelah pemerintah Baghdad menolak tawaran para pemimpin Kurdi Irak untuk membekukan hasil referendum tapi menginginkan pembatalan. Demikian Nahar Net memberitakan yang dikutip MINA.

“Anggota Dewan mencatat bahwa pemerintah federal dan daerah sama-sama menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam dialog,” kata Duta Besar Perancis untuk PBB Francois Delattre.

“Kami mendorong mereka segera membuat jadwal untuk mengadakan diskusi ini,” kata Delattre kepada wartawan setelah pertemuan di New York.

Dewan Keamanan bertemu secara tertutup atas permintaan Perancis dan Swedia untuk mendengar sebuah laporan dari Utusan Khusus PBB Jan Kubis untuk krisis tersebut.

Delattre mengatakan bahwa anggota Dewan Keamanan prihatin dengan meningkatnya ketegangan dan laporan kekerasan, serta meminta pemerintah Irak dan Kurdistan untuk tidak menggunakan kekerasan. (T/RI-1/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)