DK PBB Minta Israel Akhiri Pemukiman di Palestina

Dewan Keamanan PBB. (Foto: Centerforunreform.org)

 

New York, 26 Rabiul Awwal 11438 H/26 Desember 2016 (MINA) – Rancangan resolusi Mesir tentang pemukiman Israel di Palestina, ditarik kembali setelah Israel meminta Donald Trump untuk ikut campur tangan, tetapi draft itu kemudian diajukan lagi oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela.

Amerika Serikat  (AS) biasanya melindungi Israel dari resolusi-resolusi yang mengutuk atau memojokkan bangsa Yahudi itu memilih abstain dalam pemungutan suara. PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan hari Ahad (25/12) tidak akan tunduk terhadap hasil pemungutan suara itu.

Israel mengumumkan, duta besarnya untuk Selandia Baru dan Senegal telah diperintahkan kembali ke negaranya untuk konsultasi. Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Venezuela.
Para pemimpin Palestina menyambut resolusi PBB yang telah memperoleh 14 suara, tanpa abstain itu. Presiden terpilih Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari dalam tweetnya setelah pemungutan suara mengatakan: “AS kepada PBB, segala sesuatunya akan berbeda setelah tanggal 20 Januari.”

Masalah pemukiman oleh Israel merupakan salah satu yang paling dipertentangkan antara Israel dan Palestina, yang dipandang sebagai hambatan bagi perdamaian.

Sekitar 500.000 orang Israel tinggal di 140 tempat pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Tepi Barat dan Yarusalem Timur tahun 1967. Pendudukan itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel memperdebatkan masalah ini.

Resolusi tersebut mencerminkan sebuah konsensus internasional bahwa bertambahnya gedung-gedung pemukiman yang dibangun oleh Israel telah mengancam kelangsungan hidup sebuah negara Palestina dalam kesepakatan damai di masa datang.

Masalah itu merupakan hal yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Obama, dan karena itu AS memutar balik kebijakannya dalam hal memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel.

Keputusan itu diambil setelah debat berbulan-bulan dalam pemerintahan AS apakah dan bagaimana Presiden Obama akan bisa menetapkan posisinya dalam solusi dua negara sebelum meninggalkan Gedung Putih.

Tetapi penggantinya, Donald Trump sudah menjelaskan bahwa dia akan memberikan dukungan kuat bagi posisi pemerintah Israel, bahkan melakukan intervensi yang tidak lazim sebelum pengambilan suara dengan mengusulkan kepada Obama secara terbuka untuk memveto resolusi tersebut.

Israel tolak resolusi

Dalam suatu pernyataan, kantor PM Israel menyebutkan “Israel menolak resolusi anti-Israel yang memalukan di PBB dan tak akan mematuhi syarat-sayaratnya.”

“Saat ini ketika Dewan Keamanan tak berbuat sesuatu untuk menghentikan pembantaian setengah juta orang di Suriah, adalah memalukan mengeroyok sebuah demokrasi sejati di Timur Tengah – Israel – dengan menyebut Tepi Barat “wilayah pendudukan.”

“Pemerintahan Obama tak hanya gagal melindungi Israel terhadap keroyokan ini di PBB, tetapi bersekongkol di belakang masalah itu. Israel melihat ke depan bekerjasama dengan presiden terpilih Trump dan semua teman kami di Kongres Republik dan juga Demokrat, untuk mencegah dampak berbahaya dari resolusi yang tidak masuk akal itu.”

Dubes AS untuk PBB, Samantha Power mengatakan, resolusi tersebut mencerminkan “fakta di lapangan” bahwa perkembangan pemukiman telah berjalan dengan cepat. “Masalah pendudukan yang kian memburuk menjadi ancaman bagi solusi dua negara.”

Dia mengecam dukungan Netanyahu bagi perluasan pendudukan dengan mengatakan: “Perluasan pemukiman bukan satu kemenangan yang bisa dicapai secara bersamaan dengan solusi dua negara yang akan mengakhiri konflik ini.”

Namun, Power menambahkan, AS tidak memberikan suara atas resolusi itu karena “fokusnya terlalu sempit” tentang pemukiman.

Dia menyebutkan, bahkan jika pun pemukiman dibongkar, kedua belah pihak masih harus mengakui “kebenaran-kebenaran yang tidak menyenangkan” dan membuat “pilihan-pilihan sulit” untuk mencapai perdamaian.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, “resolusi Dewan Keamanan merupakan pukulan keras bagi kebijakan Israel, suatu hukuman internasioal yang diambil dengan suara bulat atas pemukiman dan dukungan kuat bagi solusi dua negara.”

Kamis (22/12) lalu Trump meminta Dewan Keamanan untuk membatalkan mosi tersebut.

“Perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan tercapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, dan bulan lewat pemberlakuan syarat-syarat oleh PBB,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Ini akan menempatkan Israel pada posisi negosiasi yang buruk dan tidak adil.” (RS1/RI-1)

Miraj Islamic News Agency (MINA)