DK PBB TUTUP MATA TERHADAP KEJAHATAN ISRAEL

Dewan Keamanan PBB (Gambar: darksidemedia.net)" width="285" height="177" /> Sidang Dewan Keamanan PBB (Gambar: darksidemedia.net)

New York, 26 Sya’ban 1435/24 Juni 2014 (MINA) – Sebanyak 15 negara anggota Dewan Kemananan (DK) PBB yang melakukan rapat di New York, Senin gagal menyetujui pernyataan yang menyesalkan kematian warga Palestina dalam serangan Israel baru-baru ini.

Dalam pertemuan tertutup itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengusulkan sebuah pernyataan pers setelah mendengarkan banding pihak Palestina atas beberapa insiden yang menewaskan warganya. Namun, utusan negara-negara yang dikomandoi Amerika Serikat menolak setiap referensi untuk mengutuk Israel.

Menurut sumber diplomatik, Duta Besar AS Samantha Power mengatakan,  setiap bahasa yang secara langsung mengkritik Israel, akan menjadi catatan bagi Washington untuk menolaknya.

Namun, anggota Dewan dari Yordania, menginginkan bahasa yang lebih kuat, dan mengatakan bahwa sikap “menyesalkan” saja tidak cukup. Press TV melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Baca Juga: Keledai Jadi Penyelamat Warga Gaza di Tengah Perang

Gelombang agresi terbaru dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina sejak 12 Juni setelah tiga pemuda Israel  hilang di Tepi Barat.

Beberapa warga Palestina tewas ketika pasukan Israel melakukan operasinya untuk menemukan tiga pemuda itu. Lebih dari 300 warga Palestina, termasuk anggota Hamas dan anggota parlemen, ditahan dalam operasi pasukan Israel beberapa hari terakhir.

Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Robert Serry juga mengatakan, ia prihatin dengan meningkatnya agresi Israel dan mendesak rezim Tel Aviv melaksanakan operasi pencarian “sesuai dengan hukum internasional dan menghormati kehidupan, martabat dan mata pencaharian warga Palestina”.

Israel menuduh Hamas berada di balik  hilangnya ketiga pemuda Israel. Namun, Hamas membantah keterlibatan apa pun dan mengatakan tuduhan Tel Aviv tentang penculikan itu bertujuan meruntuhkan kesepakatan rekonsiliasi terakhir antara Hamas dan Fatah.

Baca Juga: AS Tolak Rencana Israel untuk Caplok Tepi Barat yang Diduduki

Pada bulan April lalu, Fatah dan Hamas menandatangani perjanjian untuk mengakhiri  perselisihan mereka dan membentuk pemerintah persatuan. Langkah ini membuat marah Washington dan Tel Aviv. (T/P09/P04)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Sedikitnya 10.000 Tenda Pengungsi Gaza Rusak Akibat Badai Musim Dingin