Tel Aviv, MINA – Sekitar 300 dokter militer Israel di unit cadangan mengatakan kepada Menteri Pertahanan, mereka akan menolak tugas jika pemerintah melanjutkan rencana reformasi yudisial yang kontroversial, Middle East Monitor melaporkannya, Selasa (27/6).
Dalam sepucuk surat kepada Menteri Pertahanan, para dokter mengatakan, mereka tidak dapat terus menjadi sukarelawan ketika pemerintah “melanggar kontrak dasar antara kami dan negara”.
“Jika tidak ada penjaga gerbang dan tidak ada tinjauan yudisial yang efektif,” kata surat itu, “kami tidak akan dapat mempercayai komandan kami ketika kami dikirim ke misi militer.”
“Kami tidak akan melayani kediktatoran,” tambahnya.
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Anggota parlemen Israel mulai memperdebatkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung.
Rencana perombakan yudisial dipicu oleh koalisi nasionalis-agama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memicu protes massa selama puluhan pekan.
Koalisi mengatakan tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengekang Mahkamah Agung yang mereka anggap terlalu intervensionis.
Sementara pihak-pihak yang menentang mengatakan, rencana itu akan mengikis demokrasi dengan menghilangkan kontrol dan keseimbangan utama pada kekuasaan pemerintah serta membuka pintu korupsi. (T/RE1/R1)
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur