DPR Bentuk Tim Kerja 17+8, Janji Respons Aspirasi Publik dengan Transparan

Jakarta, MINA – Gelombang aspirasi publik yang dikenal dengan istilah 17+8 Tuntutan Rakyat akhirnya mendapat respons konkret dari DPR RI. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, memastikan bahwa lembaga legislatif tidak hanya akan mendengar, tetapi juga menindaklanjuti tuntutan-tuntutan itu dengan membentuk sebuah tim kerja khusus.

Melalui konferensi pers pimpinan DPR usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (5/9), Saan menyampaikan bahwa tim ini akan melibatkan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Langkah ini akan membuka ruang dialog publik yang transparan untuk membahas tuntutan yang telah disuarakan masyarakat sejak gelombang aksi massa akhir Agustus lalu.

“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya menjadi catatan dalam rapat. DPR berkomitmen menindaklanjuti secara nyata melalui mekanisme kelembagaan,” tegas Saan.

Sejak 3 September, sejumlah elemen mahasiswa telah menyerahkan dokumen resmi berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, yang menjadi tonggak desakan publik luas. Pada momen itu pula, pimpinan DPR menyatakan bahwa seluruh isi aspirasi tersebut akan menjadi bahan kerja tim khusus yang tengah dipersiapkan.

Aksi massa yang dipicu oleh perasaan ketimpangan anggaran dan ketidakadilan ini sebelumnya menyentak perhatian publik—berakar dari tuntutan membekukan tunjangan DPR, memperketat transparansi anggaran, hingga reformasi sistemik lembaga.

Tuntutan itu dibentuk oleh kolaborasi aktivis, mahasiswa, buruh, lembaga sosial, dan influencer publik, seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Abigail Limuria, serta Cania Citta, mewakili suara ribuan rakyat dalam satu kesatuan tuntutan reformasi.

Respons DPR konkret: selain membentuk tim kerja, Badan Legislasi (Baleg) dan komisi terkait dipersiapkan untuk menginventarisasi poin-poin tuntutan yang relevan di bidang legislasi.

Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sufmi Dasco Ahmad turut mendukung, menegaskan keterbukaan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana suara rakyat hendak diwujudkan.

Langkah ini juga diiringi pemangkasan fasilitas anggota DPR seperti penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus, serta moratorium kunjungan ke luar negeri kecuali undangan kenegaraan mulai 1 September. []

Mi’raj News Agency (MINA)