DPR HARAPKAN KONSUL DI PALESTINA SEBELUM AKHIR PEMERINTAHAN

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. (Foto: Arif/mirajnews.com)

Jakarta, 15 Dzulqa’dah 1435/9 September 2014 (MINA) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan, pihaknya mengharapkan pendirian kantor perwakilan –setingkat konsul kehormatan- di Palestina dapat direalisasikan sebelum akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya berharap dibukanya kantor perwakilan Indonesia di Palestina, di mana pun, menjadi salah satu warisan pemerintahan SBY sebelum berakhir,” kata Mahfudz kepada wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa malam.

Menurutnya, Ide pembukaan kantor perwakilan di Palestina sudah lama, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara prinsip sudah menyetujui, namun Mahfudz tidak mengerti apa kendalanya hingga saat ini belum terwujud.

“Jika kendala teknis mestinya tidak menjadi masalah. Tapi terus terang sampai sekarang belum mengerti apa permasalahannya,” ujar Mahfudz.

Dalam kunjungan Komisi I DPR RI dipimpin Mahfud Siddiq ke Palestina akhir November 2012 lalu, saat bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan sangat menunggu langkah nyata pemerintah Indonesia untuk membuka kantor perwakilan dan mereka siap, apakah di Gaza atau Ramallah atau di kedua tempat tersebut.

Setahun lalu, Komisi I sebetulnya sudah menyampaikan hasil pembicaraan dengan Presiden Mahmud Abbas dan PM Ismail Haniyyah, tentang dukungan mereka terhadap rencana pembukaan kantor perwakilan di Palestina kepada Menlu Marty Natalegawa.

Kedubes Palestina telah hadir di Jakarta, lebih dari dua dasawarsa. Sebagai timbal balik, Indonesia sejak tahun 2012 telah menetapkan untuk membuka perwakilan RI pada level kedutaan besar.

Pada Juli lalu Komisi I DPR RI juga menyampaikan hal itu kembali kepada Presiden SBY, agar pemerintah Indonesia segera membuka kantor perwakilan di negara itu. Lantaran hingga saat ini belum ada langkah maju.

Padahal pemerintah mau pun masyarakat Indonesia selama ini sangat kuat menunjukkan solidaritasnya dalam mendukung Palestina.

Direktur Timur Tengah (Kemlu) RI Febrian A Ruddyard saat pertemuan di Kantor Kemlu RI Agustus lalu mengatakan, pemerintah tengah memproses penempatan Konsul Kehormatan RI di Palestina.

Menurut Febrian, terwujudnya Konsul Kehormatan menjadi bukti pengakuan Indonesia bagi Palestina sebagai sebuah negara di samping makin mempererat hubungan Indonesia dan negara itu, khususnya di bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Konsul Kehormatan RI di Palestina direncanakan berlokasi di Ramallah atau Al-Quds (Yerusalem) karena merupakan ibukota negara itu.

Namun, Febrian mengungkapkan, pembukaan konsul kehormatan itu terhambat karena wilayah Ramallah dan Al-Quds masih diduduki Zionis Israel.

Sementara saat ditanya mengenai hubungan Indonesia dengan Israel, Febrian mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel sebelum entitas Zionis itu menghapuskan penjajahan di Palestina.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan menjalin kerjasama dengan Israel. Bahkan, kami pastikan pada pemerintahan ke depan,” tegasnya kepada wartawan MINA.

Konsulat di Gaza

Febrian mengatakan, saat ini diplomasi di Palestina secara resmi ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman (Yordania). Khusus dalam permasalahan Jalur Gaza, Kemlu meminta bantuan dari KBRI di Kairo (Mesir).

Beberapa lembaga keislaman, Aqsa Working Group (AWG), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Shuffah Al-Quran Abdullah bin Mas’ud, atas nama Konferensi Pembebasan Al-Quds dan Kemerdekaan Palestina Bandung 2012, pada Senin (3/7/2014) mengajukan usulan Konsul Kehormatan sangat memungkinkan ditempatkan di Jalur Gaza.

Ketua delegasi, Agus Sudarmaji, menyebutkan, alasan utama kemungkinan itu karena saat ini adalah era Kabinet Bersatu Palestina Fatah-Hamas, sehingga penempatan di Jalur Gaza sama dengan penempatan di Ramallah.

Alasan lainnya, tidak seperti di Ramallah yang mengharuskan izin administrasi dari Israel. Di Jalur Gaza tidak perlu izin seperti itu, cukup pengantar pemerintah melalui pemerintah Palestina dan Mesir.

“Di sana juga sudah ada warga negara Indonesia yang sedang membangun RS, didukung warga dan pejabat setempat, serta dapat menggunakan Wisma Indonesia yang sedang dibangun MER-C di kompleks RS Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara,” kata Agus.

Diplomasi Kemanusiaan

Presidium Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) dr. Joserizal Jurnalis, atas nama lembaga kemanusiaan yang sedang membangun Rumah Sakit (RS) Indonesis di Jalur Gaza dalam kesempatan diskusi mengatakan, upaya lain memberi dukungan Palestina dalah melalui diplomasi kemanusiaan.

RS Indonesia di Jalur Gaza, Palestina,dapat menjadi humanitarian diplomacy (diplomasi kemanusiaan), dengan para relawan yang saat ini berjumlah 19 orang merupakan duta-duta rakyat Indonesia untuk Palestina.

“RS Indonesia adalah sumbangan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina,semua dananya dari rakyat Indonesia,” ujar Jose.

Untuk itu, bersebelahan dengan RS Indonesia di Gaza, disiapkan bangunan Wisma Indonesia, sebagai representasi rakyat Indonesia di Palestina. (L/P003/R05/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)