Jakarta, MINA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengkritik rencana PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) untuk impor atau mendatangkan kereta bekas dari Jepang.
Kereta bekas itu akan menjadi pengganti 10 rangkaian KRL (kereta rel listrik) Jabodetabek pada 2023 ini dan 16 rangkaian di tahun depan.
“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamankan penggunaan industri dalam negeri,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima, Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, Indonesia punya BUMN produsen kereta PT. INKA (Industri Kereta Api), bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Picu Bencana di Jateng, 27 Orang Meninggal Dunia
“LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang,” tegas Bambang.
Politisi F-Gerindra ini menambahkan, kereta merupakan kendaraan umum untuk rakyat, sejatinya diberikan yang terbaik, ternyaman dan teraman.
Padahal, pengadaan kendaraan untuk para pejabat saja baru, tapi kenapa kendaraan umum untuk rakyat malah dibelikan rongsokan. Hal ini tentu Ironis sekali.
“Kami mendukung langkah Kemenperin yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut, karena harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas,” tegasnya.
Baca Juga: Bangun Kembali Gaza, AWG Serukan Sinergi Bersama untuk RSIA Indonesia
Bambang berharap, PT KCI memaksimalkan produksi PT INKA yang notabene merupakan perusahaan Negara.
Kebutuhan untuk KRL Jabodetabek jatuh tempo tahun ini dan tahun depan. Alih-alih memesan sejak jauh hari ke PT INKA, PT KCI malah ngotot mengimpor kereta bekas dari negeri sakura.
“Pantesan Presiden Jokowi sampai gemas dengan kebiasaan impor barang, yang sebenarnya di Indonesia diproduksi bahkan sudah dipakai negara lain,” katanya.
“Padahal, saya lihat dari website PT INKA, produknya sudah dipakai Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, dan juga LRT Jabodetabek,” tambahnya.(R/R2/P2)
Baca Juga: Jakarta Banjir, Jalur Transportasi Publik Terganggu di Beberapa Wilayah
Mi’raj News Agency (MINA)