Jakarta, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton pada 2025 mendatang.
Menurut keterangan Anggota Komisi 4 DPR FPKS, Riyono, opsi impor beras senilai 1 juta ton tersebut dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri serta penyerapan gerabah petani sudah terbilang maksimal.
Riyono berpendapat bahwa produksi gerabah juga saat ini tengah turun seiring dengan berkurangnya luas lahan produktif. Kendati begitu, ia juga menambahkan bahwa penurunan tersebut masih dalam batas wajar.
Pada 2024 ini, Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,5 juta ton. Pemerintah mengklaim hal itu untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Baca Juga: Finalisasi Kerja Sama Haji, Menag Nasaruddin Umar Berangkat ke Saudi
Sementara itu, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan dukungannya terhadap rencana opsi Impor beras tersebut.
Kebijakan impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras dan ketersediaan beras di dalam negeri. Beberapa alasan pemerintah melakukan impor beras, di antaranya: Fluktuasi produksi beras di dalam negeri, Kebutuhan konsumsi beras yang tinggi, Upaya menjaga cadangan pangan.
Dalam kebijakan impor beras, pemerintah menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk melakukan impor beras. Impor beras dilakukan sesuai kebutuhan dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Adara Hadirkan Harmonisasi Seni dan Kemanusiaan pada Palestine Festival 2025
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur