DPR Minta Bank Penyimpan Dana Haji Berkontribusi Perbaiki Fasilitas Jemaah

Jakarta, 18 Dzulhijjah 1437/20 September 2016 (MINA) – Ketua DPR RI Ade Komarudin yang juga bertugas sebagai Ketua Pengawas dan Rombongan Haji 2016, menilai kekurangan penyelenggaraan haji tahun ini ada pada tenda yang ada di Arafah.

Menurut pemantauannya selama berada di Makkah, tenda yang ada di Arafah untuk jemaah haji Indonesia kurang layak, masih banyak fasilitas mendasar yang tidak sesuai dengan standar.

Mencari solusi atas masalah tersebut, Akom sapaan akrab Ketua DPR mengusulkan agar para pimpinan perbankan bisa berkontribusi dalam perbaikan fasilitas yang dimaksud.

Usulannya tersebut berdasar, karena triliunan rupiah dana haji tersimpan di bank, dengan begitu bank tentu sudah mendapat keuntungan banyak dari penyimpanan dana tersebut.

“Untuk tenda di Arafah yang kurang layak kita akan mengundang para pimpinan perbankan yang ditempati dana haji. Sebanyak 84 triliun itu supaya mereka mengeluarkan sisanya. Supaya tenda yang tidak layak di Arafah itu bisa diatasi untuk pelaksanaan haji tahun depan,” ungkap Akom saat diwawancarai di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

Nantinya bisa saja bank-bank yang menyimpan dana haji tersebut memberikan bantuan sosialnya kepada penyelenggaraan haji. Karena dari sisi bisnis, apabila masing-masing jemaah menyetor Rp25 juta untuk memperoleh nomor porsi dengan waktu tunggu rata-rata tujuh tahun, dapat dibayangkan jumlah dana yang menumpuk secara tunai di kas-kas perbankan yang kontrolnya berada di tangan Menteri Agama.

Akom mengatakan, dalam waktu dekat akan mengadakan evaluasi dengan para pemangku kepentingan penyelenggara haji tahun ini. Agar di musim haji tahun depat tidak ada masalah sama yang terulang lagi.

“Saya akan tindaklanjuti, sebagai Ketua Pengawas dan rombongan nanti, entah pekan ini atau pekan depan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi instansi yang terkait dengan pelaksanaan haji untuk mengantisipasi haji tahun depan,” papar Akom.

Sementara itu, terkait kuota jemaah haji, Akom berharap dapat dikoordinasikan dengan pemerintah Arab Saudi dan beberapa negara tetangga. Harapannya, kuota bisa kembali normal dan jatah di negara tetangga yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan Indonesia.

“Kuota insya Allah akan ditambah tahun depan, dan kita akan ada hubungan trilateral antara beberapa negara,” jelas Akom. (T/R05/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)