DPR Minta Pemerintah Tidak Mudah Beri Pernyataan Kepada Publik

DPR-300x184.png" alt="" width="300" height="184" /> Anggota Komsi VII DPR RI Ramson Siagian. (Foto: DPR)

Jakarta, MINA – Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah tidak mudah memberikan pernyataan ke publik yang kenyataanya berbeda di lapangan. Seperti terkait listrik, pemerintah menyatakan tidak akan ada kenaikan, tapi ternyata naik.

“Soal listrik, pemerintah mengatakan tidak akan mengalami kenaikan, tapi kenyataan di lapangan mereka merasakan kenaikan yang tinggi karena pelanggan 900 VA dari Rp50 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan,” katanya, demikian yang dikutip dari laman DPR.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan agenda Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (07/3).

“Padahal mereka termasuk kategori miskin yang harus diprotek dan disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya ada 25 juta pelanggan 900 VA yang mendapatkan subsidi, tapi sekarang yang mendapatkan subsidi hanya 4 juta pelanggan.

“Selebihnya itu mengalami kenaikan padahal mereka masih sulit perekonomiannya. Apalagi dengan sekarang yang pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap dua hari sekali selalu ada pemadaman listrik. Padahal dari sisi ketersediaan listrik, produksi dari pembangkit listrik dengan kebutuhan sudah hampir seimbang.

“Problem yang terjadi di lapangan adalah jaringan distribusi listrik itu belum begitu bagus sehingga bila terjadi angin kencang dan hujan itu terjadi pemadaman,” ungkapnya.

Di samping itu, ia juga mengemukakan harga BBM yang pemerintah katakan sudah satu harga, tapi kenyataanya di lapangan tidak demikian.

“Banyak konsumen yang harus membeli dari pengecer dengan harga Rp10 ribu rupiah per liter untuk premium,” ucapnya.

Selain tidak satu harga, BBM juga di SPBU jenis premium sulit untuk ditemukan. Masyarakat mau beralih ke Pertalite atau Pertamax tapi terbentur dengan harga yang tinggi ditambah kenaikan harganya juga.

“Saya kira untuk satu harga ini solusinya ditambah pertamini di setiap tempat untuk menyokong pendapatan masyarakat juga, jangan sampai yang selama ini jadi pengecer tersingkirkan tanpa ada jalan keluar, Pertamini ini salah satunya” tambahnya. (R/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)