DPR: PERLU SOSIALIASI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Arie/mirajnews.com)

Jakarta, 29 Rajab 1436/18 Mei 2015 (MINA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan, untuk mengatasi problem penelantaran anak, negara dan masyarakat bertanggungjawab bersama dalam melindungi anak.

Menurutnya, peristiwa penelantaran anak yang terjadi di Cibubur beberapa hari lalu merupakan satu dari jutaan kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada data dari Kementrian Sosial, hingga 2014 ditengarai ada lebih dari empat juta anak terlantar di Indonesia.

“Pada dasarnya, penanggungjawab pertama dan utama dari pengasuhan dan perawatan anak adalah orangtuanya sendiri, namun dalam sebagian besar kasus penelantaran, pelaku penelantaran justru orangtua atau keluarga dekat, sehingga pihak lain dalam hal ini masyarakat dan negara menjadi penanggungjawab berikut,” kata Ledia sebagaimana siaran pers yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (18/5).

Di dalam ketentuan no 6 UU Perlindungan Anak no 35 tahun 2014 disebutkan, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Di sisi lain penelantaran anak itu menurut ketentuan no 15a di Undang-undang yang sama merupakan bagian dari tindak kekerasan pada anak.

Maka mengacu pada ketentuan undang-undang ini, Ledia mengingatkan bentuk-bentuk penelantaran anak sesungguhnya sangat banyak dan memiliki beragam alasan mulai dari ekonomi, sosial, hingga pada kasus terakhir yang sedang ramai diberitakan karena penyalahgunaan narkoba.

“Anak korban trafficking, anak yang ditinggalkan atau dibuang, anak jalanan, anak yang diasuh orangtua tetapi tidak mendapatkan perawatan atau pengasuhan yang layak sudah masuk kategori penelantaran, hanya saja banyak yang tidak terekspos atau terlewat dari penanggulangan sebab masyarakat masih enggan terlibat aktif karena khawatir dianggap ikut campur urusan orang lain,” kata anggota legislatif dari FPKS ini.

Untuk itu, Ledia menghimbau pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga terkait seperti Kemensos, KPAI, P2TP2K, untuk aktif melakukan penguatan jaringan dengan perwakilan masyarakat seperti kelurahan, RW hingga RT hingga ormas, LSM dan yayasan sosial agar masyarakat memahami apa dan bagaimana bertindak bila di wilayah mereka ditengarai ada kasus-kasus penelantaran anak.

“Warga harus disadarkan untuk proaktif mencegah kekerasan pada anak tanpa melanggar hak privasi keluarga. Untuk itu bisa dibuat sebuah sosialisasi mengenai upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Jangan sampai karena terlambat ada tindakan akhirnya anak yang menjadi korbannya,” imbuhnya.(L/R05/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)