Jakarta, MINA – Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dalam waktu dekat.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, pada hari Rabu (17/1) di Jakarta berkomentar, “Pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan diambil. Termasuk soal impor beras ini. Apa urgensinya kita harus impor beras?” katanya.
Menurutnya, pada Februari 2018 ini para petani memasuki musim panen raya, jadi alasan mengimpor beras tentu akan menjatuhkan pangsa pasar lokal. Hal serupa diyakini banyak pihak.
“Kenapa tiba-tiba pemerintah mau impor beras? Kajian dan datanya seperti apa? Pada siapakah pemerintah memihak? Pada petani dan rakyatkah atau kepada importir?” tambah Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dia mencontohkan di daerah pemilihannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pertanian DIY, Sasongko, setiap tahun rata-rata surplus beras sekitar 200-250 ribu ton. Sementara produksi beras di DIY per tahun 920 ribu ton.
Anggota Banggar DPR RI ini juga menekankan jika memang ada daerah-daerah yang nantinya kekurangan stok beras, setidaknya stok beras yang surplus di beberapa daerah bisa dialokasikan ke sana.
“Jadi saling melengkapi. Jangan ujug-ujug mau impor beras. Kasihan juga para petani kita kalau beras hasil panennya nanti harganya anjlok karena masuknya beras impor,” tegasnya.
Sampai saat ini memang kita akui adanya kenaikan harga beras, yang diklaim sebagai pendorong pemerintah untuk melakukan impor.
Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar
“Tapi apakah karena ulah tengkulak yang memainkan harga? Atau memang dikarenakan faktor musim hujan yang membutuhkan tenaga dan biaya lebih untuk pengolahan beras?” tanyanya.(R/RE1/B05)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah