DPR Prihatin Ada WNI Disandera Lagi

Jakarta, 5 Dzulqa’dah 1437/8 Agustus 2016 (MINA) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku prihatin dengan terulangnya kembali penyanderaan terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.

“Kami tentu sangat prihatin dengan kabar ini. Kejadian ini terus berulang dan kita sudah seperti mesin ATM bagi kelompok teror jadinya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Dikatakan Fadli bahwa kejadian semacam ini tidak boleh terulang. Apalagi, kata Fadli, Indonesia adalah bangsa yang besar dan berdaulat. “Ini memalukan karena menurut saya ini menandakan kita tidak berdaulat di wilayah kita sendiri ataupun di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Untuk itu, Fadli mendesak pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dengan tidak mengambil keputusan mendesak ketika terjadi hal-hal buruk yang menimpa WNI.

Baca Juga: Syaikh El-Awaisi: Menyebut-Nyebut Baitul Maqdis Sebagai Tanda Cinta Terhadap Rasulullah

“Pemerintah seharusnya mengambil keputusan sedini mungkin sejak peristiwa ini terjadi pertama kali. Keledai saja masuk ke lubang cuma sekali, masa pemerintah mau masuk ke lubang yang sama berkali-kali, apa namanya kalau kaya gitu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid mengaku heran dengan pihak-pihak yang meminta pemerintah untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan tawanan.

“Pemerintah jangan sampai bayar tebusan. Kalau tebusan ini dibayar, maka akan menjadi alasan orang untuk menculik. Jangan sampai terjadi. Indonesia saja sedang kesulitan keuangan, masa malah mau dikasih ke penculik,”‎ ujar Hidayat.

Menurut dia, pemerintah harus segara melakukan lobi dengan pemerintah Filipina guna membebaskan WNI. Untuk itu, ia mendesak peran Indonesia dalam upaya membebaskan WNI dari penculikan apapun.

Baca Juga: AWG: Daurah Baitul Maqdis, Jadi Titik Balik Radikal untuk Perjuangan Umat Islam

“Indonesia tak boleh kalah dari teror dengan bayar tebusan atau lain sebagainya, Indonesia sebagai negara berdaulat harus melindungi seluruh warga negaranya,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, seorang kapten kapal nelayan asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, bernama Herman Mango (30) diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (3/8) lalu.

Belum diketahui siapa kelompok yang melakukan penculikan. Namun, penculikan ini menambah daftar WNI yang diculik dan belum dibebaskan menjadi 11 orang. (L/P011/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Gowes “Ngulisik” Ramaikan Bulan Solidaritas Palestina di Tasikmalaya