DPR RI Desak PBB Gelar Sidang Umum Hentikan Konflik di Suriah

Jakarta, 9 Rajab 1438/6 April 2017 (MINA) – Serangan senjata kimia di kawasan Khan Sheikhoun Suriah yang menewaskan sedikit 58 orang dengan 11 di antaranya anak-anak mengundang kecaman keras berbagai pihak termasuk Komisi I DPR RI.

Anggota komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, Dr. Sukamta berharap pemerintah Indonesia dapat berperan lebih aktif menggalang dukungan berbagai negara untuk penghentian konflik di Suriah dan secara khusus ikut mendesak PBB menggelar Sidang Umum dengan agenda penghentian konflik di Suriah.

“Ini jelas serangan biadab yang secara sengaja menyasar rakyat sipil terlebih dilakukan dengan senjata kimia,” tegasnya sebagaimana keterangan pers yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (6/4).

Menurut Sukamta yang juga Ketua Badan Pembinaan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS, perang Suriah telah bergerak ke arah yang semakin buram dengan kehadiran Rusia setelah sebelumnya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dan Timur Tengah terlibat dalam konflik tersebut.

Kehadiran berbagai negara ke Suriah ini tidak dalam motif misi perdamaian, tetapi dalam kerangka membantu secara militer ke berbagai faksi yang bertikai, hal ini yang menurut Sukamta membuat Suriah terus bergejolak.

Sukamta memandang PBB perlu segera menggelar sidang DK PBB untuk mengambil langkah-langkah darurat melakukan investigasi terhadap penggunaan senjata kimia tersebut.

“Perlu diungkap secara jelas siapa pelaku kekejian dengan senjata kimia ini dan dihadapkan ke mahkamah internasional”, ujar Sukamta

Lebih lanjut menurut Sukamta juga perlu dilakukan sidang Majelis Umum PBB untuk membuat resolusi penghentian konflik di Suriah. Dengan korban jiwa lebih dari 200 ribu orang dan lebih dari 4,5 juta menjadi pengungsi, Suriah merupakan tragedi kemanusiaan terburuk dalam era modern.

“Jika konflik tidak dihentikan, maka pelanggaran demi pelanggaran akan terus dilakukan dengan korban sipil terus berjatuhan,” jelasnya. (L/R01/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)