DPR RI: Indonesia Tolak Draft “Kesepakatan Abad Ini”

Selangor, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menegaskan, Indonesia menolak usulan “Kesepakatan Abad Ini” atau “Deal of the Century” yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon  dalam konferensi ketiga Liga Parlemen untuk Al-Quds (LP4Q) di Selangor, Malaysia, Sabtu (8/2).

“Indonesia menolak usulan Trump karena hanya membenarkan pendudukan Israel,” ujar Fadli seperti dikutip dari Anadolu Agency (AA).

Proposal itu juga menegaskan kembali keberpihakan Trump terhadap Israel yang telah secara terang-terangan melanggar hukum dan norma internasional.

“Trump telah melanggar ‘garis merah’ hak-hak dasar rakyat Palestina, terutama hak sah mereka untuk tinggal di Tepi Barat yang telah dicuri oleh Israel,” tegasnya.

“Bangsa Palestina juga memiliki hak atas Yerusalem sebagai ibukota abadi negara mereka,” tambahnya.

Fadli juga menggarisbawahi agar parlemen dunia mendukung rekonsiliasi Hamas dan Fatah untuk menjaga persatuan Palestina.

Menurut Fadli, semakin memburuknya situasi di Palestina khususnya Gaza harus mendorong para faksi-faksi Palestina untuk mengesampingkan perbedaan politik.

“Saya ingatkan meskipun ada persaingan politik yang keras di antara kekuatan politik Israel, mereka benar-benar bersatu ketika menghadapi Palestina,” ujar Fadli.

Sekitar 500 anggota parlemen termasuk ketua DPR dari berbagai belahan dunia  berkumpul di Malaysia untuk menghadiri LP4Q.

Ketua panitia LP4Q Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan konferensi dua hari ini akan membahas sejumlah problem Palestina, khususnya rencana perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan Donald Trump baru-baru ini.

Ibrahim menyampaikan LP4Q kini terdiri dari 700 anggota parlemen dari 70 negara, meningkat dari tahun 2015 yang hanya berisi 125 anggota parlemen dari 25 negara.

Kegiatan ini dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan pidato penutupan akan disampaikan tokoh Malaysia Anwar Ibrahim. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)