Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPR RI Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, hingga Transportasi

Mujiburrahman Editor : Rudi Hendrik - 54 detik yang lalu

54 detik yang lalu

0 Views ㅤ

DPR RI Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, hingga Transportasi (Foto : SS You tube)

Jakarta, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota dewan, termasuk tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan itu usai dilakukan evaluasi atas berbagai biaya langganan yang selama ini diberikan.

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan, yakni biaya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Menurut Dasco, kebijakan ini merupakan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran DPR sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan riil. Pemangkasan tersebut diharapkan mampu menekan pengeluaran negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Maulid Nabi dan Istighosah Nasional di Istiqlal

“Ini bagian dari upaya DPR menunjukkan komitmen untuk berhemat dan transparan dalam penggunaan anggaran,” tambahnya.

Rencana pemangkasan tunjangan dan fasilitas ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam mekanisme internal DPR sebelum diterapkan secara resmi.

Sejumlah pihak menilai, langkah DPR memangkas tunjangan menjadi sinyal positif di tengah tuntutan masyarakat agar lembaga legislatif memberi teladan dalam penghematan anggaran. Namun, ada juga suara kritis yang menekankan bahwa efisiensi tidak hanya sebatas fasilitas anggota, tetapi juga menyangkut efektivitas kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap penggunaan anggaran negara, terutama untuk keperluan yang dianggap tidak langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat. []

Baca Juga: Krisis Air Minum Jadi Tantangan Baru Warga Gaza yang Mengungsi

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda