DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Penyelenggaraan Haji 2026

Jakarta, MINA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M. Dana tersebut akan dipakai untuk membayar pemesanan tenda di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) serta layanan Masyair agar jamaah haji Indonesia mendapatkan lokasi strategis dan fasilitas optimal.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan keputusan diambil setelah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Komisi VIII memahami tenggat waktu pembayaran, sehingga menyetujui penggunaan uang muka BPIH dengan biaya rata-rata SAR785 untuk tenda dan SAR2.300 untuk layanan Masyair per jamaah,” ujarnya, Kamis (21/8).

Marwan menambahkan, kebutuhan dana mencapai SAR627,2 juta untuk 203.320 jamaah reguler. Karena itu, DPR meminta BPKH segera mentransfer uang muka sebelum terbit Keputusan Presiden tentang penetapan BPIH.

Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Mulai Membaik, Masih Kurang Sehat bagi Warga Rentan

Ia menegaskan, penggunaan dana harus sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.

“Pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan bersama Kemenag dan BPH dengan mekanisme jelas serta sesuai prinsip syariah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pembayaran uang muka bersifat mendesak agar jamaah tidak kehilangan lokasi strategis di Armuzna.

“Indonesia adalah pengirim jamaah terbesar. Jika terlambat membayar, jamaah kita bisa ditempatkan di area yang jauh, sempit, dan minim fasilitas,” tegasnya.

Baca Juga: BMKG: Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan, Suhu Capai 31 Derajat Celsius

Menag menambahkan, keterlambatan pembayaran juga dapat berdampak pada reputasi diplomatik.

“Sebagai negara dengan jamaah terbesar, Indonesia menjadi sorotan. Jika tidak mampu membayar tepat waktu, akan muncul persepsi negatif,” tegasnya.

Menag mengatakan, pemerintah tetap berhati-hati dengan memakai rata-rata biaya tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan agar tidak membebani anggaran secara berlebihan. []

Baca Juga: BNPB: Banjir dan longsor Dominasi Bencana di Indonesia

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Peresmian Ikatan Alumni JENESYS, Jepang Perkuat Silaturahim dengan Pemuda Muslim Indonesia