DPRD Jateng Diguyur Tunjangan Fantastis, Gubernur Janji Evaluasi

Semarang, MINA – Tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) kembali jadi sorotan publik. Nilainya yang fantastis membuat pemerintah provinsi bergerak melakukan evaluasi.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan proses appraisal atau penilaian besaran tunjangan saat ini tengah dibahas bersama pimpinan dewan.

“Appraisal sedang kami rapatkan. Hari ini rapat, semoga segera bisa difinalkan,” kata Luthfi kepada awak media, Senin (8/9).

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, membenarkan bahwa pembahasan soal tunjangan menjadi agenda serius. Ia bahkan telah bertemu langsung dengan Gubernur.

Baca Juga: AQI Jakarta di Level Sedang Hari Ini, Aktivitas Luar Ruangan Relatif Aman

“Kamis (11/9) nanti akan ada rapat lanjutan untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi tunjangan. Regulasi yang dipakai tetap mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017,” jelasnya.

Menurut Sumanto, mekanisme appraisal sebenarnya sudah berlangsung lama. Penilaian besaran tunjangan dilakukan pihak ketiga, kemudian ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.

“Yang menentukan pihak ketiga, pemerintah hanya menyetujui melalui SK gubernur,” tegasnya.

Besaran tunjangan DPRD Jateng berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025 terbilang mencengangkan:

Baca Juga: BMKG: Jabodetabek Didominasi Awan Tebal dan Hujan Ringan Hari Ini

– Ketua DPRD: Rp79,63 juta/bulan untuk tunjangan perumahan

– Wakil Ketua DPRD: Rp72,31 juta/bulan

– Anggota DPRD: Rp47,77 juta/bulan

– Seluruh anggota DPRD: Rp16,2 juta/bulan untuk tunjangan transportasi

Baca Juga: [BEDAH BERITA MINA] Pentingnya Buku dalam Perjuangan Palestina

Isu ini makin ramai diperbincangkan masyarakat karena dianggap jomplang dengan kondisi ekonomi rakyat.

“Iyalah, dari pusat juga begitu,” ucap Sumanto.

Evaluasi pun diharapkan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjawab keresahan publik terkait besarnya tunjangan wakil rakyat. []

Mi’raj News Agency (MINA) 

Baca Juga: BPOM Bongkar Gudang Obat Kuat Ilegal Senilai Rp2,74 Miliar di Jakarta Barat