Bogor, MINA – Banyak faktor yang mempengaruhi produksi dan konsumsi pangan nasional. Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan harus dilakukan secara komprehensif, konsisten, terus-menerus dan terintegrasi dengan baik antara satu upaya dengan upaya yang lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Dr Iskandar Lubis, Dosen IPB University dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian (AGH-Faperta) menyampaikan langkah-langkah strategis mewujudkan kedaulatan pangan yang terintegrasi, demikian keterangan tertulis IPB University yang diterima MINA, Rabu (11/11).
Tidak hanya itu, ia juga memaparkan upaya diversifikasi pangan, pengembangan industri pangan, agroindustri dan agrobisnis pangan di perdesaan, intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, food estate, food community based estate, reforma agraria, energi terbarukan di perdesaan, dan teknologi informasi di perdesaan.
“Kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung industri pangan nasional harus terus diupayakan. Tidak boleh ada pajak biji kakao yang diekspor ke luar negeri, sementara impor coklat tidak dikenakan pajak. Tidak boleh terjadi impor beras, sementara produksi beras nasional sudah melebihi kebutuhan tahun tersebut. Tidak boleh ada distribusi bawang merah impor ke pusat produksi bawang yang sedang melaksanakan panen raya,” jelasnya.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Dalam pembahasannya mengenai diversifikasi pangan, Dr Iskandar menyampaikan bahwa diversifikasi pangan dapat menurunkan ketergantungan terhadap beras dan gandum. Adapun perwujudan diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan “revolusi meja makan” seperti yang dianjurkan oleh rekannya sesama dosen di Departemen AGH, Prof Edi Santosa yaitu menggali dan mengembangkan pangan lokal, dan “gerakan nasional tidak sarapan nasi.”
“Tidak perlu khawatir terhadap kekurangan permintaan padi karena apabila produksi padi lebih, kita bisa melakukan ekspor, dan petani juga dapat memodifikasi usaha ke komoditas yang penghasilannya lebih tinggi dari bertanam padi, tinggal bagaimana mewujudkan integrasi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Hal penting lainnya dalam mendukung kedaulatan pangan adalah dengan ekstensifikasi dan eksplorasi. “Untuk ekstensifikasi ada sembilan juta hektar lahan pasang surut yang potensial untuk diusahakan sebagai lahan pertanian,” katanya.
Ia juga menyebutkan hutan cadangan pangan juga potensial untuk dibangun di kawasan hutan. Sedangkan untuk eksplorasi bahan makanan potensial baik di hutan maupun lautan yang beragam harus dilakukan dengan intensif, agar dapat menambah alternatif pangan di masa depan.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Dr Iskandar mengingatkan kelangkaan pangan dan energi akan semakin dirasakan oleh sebagian besar penduduk dunia dalam beberapa dekade mendatang.
Menurutnya, suatu negara yang menguasai pangan dan energi akan menjadi negara yang kuat dan berpengaruh di dunia. Tidak hanya itu, dengan energi dan pangan yang berlimpah, suatu negara dapat membantu sekaligus membangun pengaruh pada negara-negara yang mengalami kekurangan pangan dan energi.(R/R1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon