Dua Kali, Sharif Kirim Surat Tentang Kashmir ke PBB

Islamabad, 30 Dzulqa’dah 1437/2 September 2016 (MINA) – Dalam upayanya untuk menginternasionalkan masalah , Perdana Menteri Pakistan menulis surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk kedua kalinya dalam satu bulan.

Sharif mendesak PBB campur tangan dalam krisis Kashmir dengan mengirimkan sebuah misi pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Juru Bicara Kantor Luar Negeri (FO) Pakistan Nafees Zakariya mengatakan, Sharif mengirim surat kepada Ban, memberi tahu situasi yang memburuk di Kashmir, demikian Greater Kashmir memberitakan yang dikutip MINA.

Sharif mengirim surat dalam menanggapi seruan Ban untuk membuat upaya menghindari kekerasan lebih lanjut di wilayah lembah yang diperebutkan itu.

Surat itu menyebut pernyataan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang Balochistan dan PoK (Pakistan ocupied Kashmir) yang dinilai tidak beralasan dan sangat bertentangan dari Piagam PBB. Pernyataan Modi dianggap bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia dari kekejaman yang sedang berlangsung di lembah Kashmir.

Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa Pakistan akan terus berupaya menaikkan sengketa Kashmir di semua tingkat internasional.

“Masalah Kashmir akan tampil menonjol pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mendatang di sela-sela sesi PBB,” kata Zakaria.

Dia mengatakan, Pakistan ingin resolusi damai sengketa Kashmir yang telah berlarut-larut melalui proses dialog tapi menolak setiap prasyarat bagi pembicaraan.

Namun, pemerintah India pada Kamis (1/9) memandang remeh surat baru Perdana Menteri Pakistan untuk Sekjen PBB tentang Kashmir.

Pemerintah India mengatakan, tindakan pengiriman surat itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa bagian Jammu dan Kashmir (J & K) di bawah pendudukan “ilegal dan paksa” pemerintah Islamabad.

“Mereka bisa menulis banyak surat yang mereka inginkan, tapi ini tidak akan mengubah realitas di lapangan. Kenyataannya adalah bahwa J & K merupakan bagian integral dari India dan bagian dari J & K berada di bawah pendudukan ilegal dan paksa Pakistan,” kata Juru Bicara Luar Negeri India, Vikas Swarup. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)