Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua Suku Libya Tandatangani Kesepakatan Rekonsiliasi

kurnia - Ahad, 21 Agustus 2016 - 19:37 WIB

Ahad, 21 Agustus 2016 - 19:37 WIB

469 Views ㅤ

Benghazi, 18 Dzulqa’dah 1437/21 Agustus 2016 (MINA) – Para pemimpin suku di Libya telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi bertempat di negara jiran, Tunisia, dengan tujuan untuk menghentikan pertempuran di Libya timur dan kota Benghazi.

Berbicara kepada wartawan Sabtu (20/8), Muhamad Al-Moghrabi, perwakilan dari suku-suku di kota barat laut Misurata, menggarisbawahi perlunya mempertahankan integritas wilayah Libya.

“Kami menolak segala bentuk kudeta militer,” katanya, sebagaimana dilaporkan Middle East Monitor (MEMO) dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Kesepakatan itu ditandatangani oleh pemimpin suku dari Misurata dan suku Al-Obeidat, suku terbesar di Libya timur.

Baca Juga: Rusia Sebut Ledakan di Konsulatnya “Serangan Teroris”

Al-Moghrabi mengatakan,  para pemimpin suku telah sepakat untuk memerangi “semua bentuk terorisme, menolak kudeta militer, membubarkan milisi bersenjata dan melindungi fasilitas minyak”.

Lebih lanjut para pemimpin suku itu akan memanggil pemerintah persatuan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah-langkah menghentikan pertumpahan darah di kota Benghazi dan Derna, serta mendukung rekonsiliasi politik di negara yang dilanda perang itu.

Libya dalam keadaan kacau sejak 2011, setelah pemberontakan berdarah berhasil menggulingkan tokoh kuat Muammar Gaddafi yang sudah puluhan tahun berkuasa.

Sejak itu, terjadi perpecahan politik sehingga terdapat dua  pemerintahan yang bersaingan masing-masing di Tobruk dan satu lagi di ibukota Tripoli, yang masing-masing mempunyai militer sendiri dan DPR sendiri.

Baca Juga: Presiden Trump Pecat 2.000 Karyawan USAID

Akhir tahun lalu, kedua pemerintah menandatangani perjanjian yang disponsori PBB yang menyepakati untuk membentuk pemerintah persatuan nasional.

Namun pemerintah persatuan yang didukung PBB itu masih tetap menghadapi kesulitan dalam memerintah sehingga belum dapat menjalankan fungsi pemerintahan di seluruh negara Afrika Utara tersebut. (T/P002/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Ratusan Warga Swedia Demo Tolak Rencana Trump Kendalikan Gaza

 

Rekomendasi untuk Anda

Dunia Islam
Eropa
Internasional
Afrika
Indonesia