Dubes Benabdellah: Dukungan Maroko untuk Palestina Tak Pernah Berubah

Jakarta, MINA – Duta Besar Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah menegaskan, komitmen kerajaan dan bangsa Maroko untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berubah.

Menurutnya, permasalahan Palestina masih menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Kerajaan Maroko hingga saat ini.

“Tidak hanya kerajaan, namun bangsa dan rakyat Maroko tetap mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan menjadi Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” kata Dubes Benabdellah saat menerima pertemuan audiensi Aqsa Working Group (AWG) di Kedutaan Besar Maroko di Jakarta, Kamis (8/6).

Delegasi AWG yang dipimpin Presidium AWG, M Anshorullah bersama Plt Presidium AWG Nurhadis Sekretaris Jenderal AWG Yusuf Maulana, Ketua Maemunah Center (Mae_C) Onny Firyanti, dan pengurus pusat AWG lainnya, yakni Taufiqurrahman, Rana Setiawan, dan Irfan Hizbullah.

Dalam audiensi tersebut, M Anshorullah menyampaikan peran penting Komite Al-Quds Organisasi Kerja sama Islam (OKI), di bawah kepemimpinan Raja Maroko Mohamed VI, dalam melawan berbagai tindakan dan kebijakan merugikan yang diterapkan oleh otoritas pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa, Kota Al-Quds (Yerusalem), Palestina untuk mengubah karakter dan status hukum kota serta komposisi demografis, budaya dan sejarahnya.

Anshorullah juga menyampaikan program Bulan Solidaritas Palestina (BSP) yang rutin digelar setiap tahun yang diselenggarakan perdana pada 2021 lalu.

Agenda tahunan ini bertujuan sebagai upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel serta dalam rangka pembebasan Masjid Al Aqsa.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Ouadia menyampaikan dukungan bangsa Maroko sudah dilakukan sejak lama dan terus dilakukan hingga sekarang.

“Maroko adalah salah satu negara yang paling besar bantuannya untuk Palestina. Bahkan secara resmi, kerajaan menetapkan presentasi pendapatan perusahaan-perusahaan di kerajaan untuk mendukung Palestina. Itu secara tetap dan rutin disalurkan,” jelasnya.

Selain itu, kehadiran Komite Al-Quds OKI yang dipimpin oleh Raja Maroko Mohamed VI telah meluncurkan berbagai program bantuan untuk Kota Al-Quds, seperti bantuan advokasi kepemilikan rumah penduduk pribumi Palestina di Al-Quds, mendukung pendidikan keluarga Palestina di sana, dan berbagai program dan inisiatif gerakan mendukung Palestina lainnya.

Terkait normalisasi dengan Israel, Dubes Maroko menegaskan, meski ada hubungan diplomatik dengan Israel, tidak akan mengubah komitmen Maroko terhadap kemerdekaan Palestina.

“Soal normalisasi dengan Israel, kerajaan Maroko tidak melakukannya berdasarkan kepentingan politik. Melainkan lebih pada mengupayakan perdamaian di Palestina. Kerajaan percaya bahwa perdamaian di Palestina hanya bisa tercapai melalui dialog perdamaian,” ujarnya.

Maroko menjadi negara Arab keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada akhir 2020. Maroko mengikuti langkah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan yang lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel lewat perjanjian Abraham Accords.

“Hubungan diplomatik ini terjadi dengan latar belakang sejarah dan budaya yang panjang. Kami tidak menampik ada 150 ribu Yahudi asal Maroko di Israel dan umat Yahudi di Maroko sekitar 30 ribu dinaungi kerajaan,” tambah Dubes Benabdellah.

Pertemuan audiensi ditutup dengan pertukaran cinderamata oleh Dubes Maroko dengan delegasi pimpinan pusat AWG.(L/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)