Duta Besar Azad: Iran Usulkan Referandum di Seluruh Wilayah Palestina

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Khoush Heikal Azad.(Doc. MINA)

Hubungan diplomatik Indonesia-Iran sudah memasuki usia ke-70 tahun pada 2020 ini. Di tengah pandemi virus korona (covid-19) ini, kedua negara tetap bekerja sama untuk mengatasinya.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Yang Mulia (YM) Mohammad Khoush Heikal Azad mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara sahabat terpenting bagi Iran. Kedua negara memiliki sejarah Bahasa dan budaya yang panjang selain karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar.

Di Timur Tengah, Iran merupakan negara yang memiliki peran dalam eskalasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, meski ditengah embargo Amerika Serikat yang tak kunjung berhenti, Iran bisa bertahan meski ditekan dua pandemi, Covid-19 dan embargo ekonomi AS dan negara barat.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Yang Mulia (YM) Mohammad Khoush Heikal Azad mengadakan wawancara eksklusif dengan Tim Wartawan Kantor Berita MINA di Kediaman Duta Besar, di Menteng, Jakarta, Kamis (24/9).

Dalam kesempatan baik ini, Tim Kantor Berita MINA terdiri dari Pemimpin Redaksi Ismet Rauf, Kepala Peliputan Rana Setiawan, Kepala Redaksi Arab Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Inggris Sajadi, reporter internasional Astuti, dan fotografer Abdullah.

Berikut petikan wawancara selengkapnya:

MINA: Hubungan Indonesia-Iran sudah memasuki usia yang ke-70. Dengan Usia sepanjang ini, bisakah anda gambarkan tentang perkembangan hubungan bilateral kedua negara? Sektor mana yang memiliki potensi untuk ditingkatkan oleh kedua negara?

Dubes Azad: Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Iran menjadi momentum yang tepat untuk kunjungan resmi dari kepala negara dan memperkuat hubungan yang telah terjalin sejak tahun 1950.

Menurut pengalaman saya yang telah bertugas di Indonesia di era tiga presiden yang berbeda, yakni pada masa periode Presiden Soeharto, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya dapat menyampaikan bahwa hubungan antara kedua negara memperlihatkan tekad dan ketertarikan yang besar dari kedua belah pihak untuk memperluas dan mempererat hubungan ini.

Seiring berjalannya waktu tentu saja mungkin ada kesalahpahaman yang bisa saja terjadi dalam hubungan kedua Negara. Usaha yang dilakukan oleh kedua pihak adalah menyelesaikan perbedaan apabila terdapat dalam hubungan mereka. Secara garis besar dan saya gambarkan hubungan ini sedang berkembang secara baik. Puncaknya adalah pertemuan dari kedua presiden yakni Presiden Hassan Rouhani dan Presiden Jokowi yang berkunjung ke negara satu sama lainnya pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Dalam perkembangan hubungan bilateral, tentu kami memfokuskan peningkatan pada kerjasama perekonomian. yang lebih jelas adalah pada sektor minyak dan gas, industri-industri besar, industri berbasis internet, dan UKM. Kemudian kami juga ingin melaksanakan putaran berikutnya dari komisi bersama di bidang perekonomian serta memfinalisasikan kesepakatan penerapan tarif Pajak Transaksi Elektronik (PTE) antara kedua negara.

MINA: Sebagai Duta Besar untuk RI, apa pandangan Anda tentang posisi dan peran RI saat ini dalam isu-isu regional maupun internasional, seperti di wilayah Kashmir, Rohingya, Xinjiang, dan lain-lain, perdamaian dunia atau kawasan?

Dubes Azad: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesia sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB pada Agustus lalu yang memainkan peran sebagai Negara yang merdeka dan tidak tunduk pada kedzaliman.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar dengan Islam yang Rahmatan lil ‘alamin berasaskan Pancasila sehingga melahirkan toleransi dan kebersamaan.

Selain itu, Indonesia tergabung dalam negara kelompok G20, kelompok 20 negara  ekonomi utama dunia, sehingga menjadi percontohan perekonomian maju di kawasan Asia Pasifik.

Diperkirakan, Indonesia termasuk dalam empat negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

Indonesia dengan potensi yang disebutkan itu memiliki kemampuan mampu memainkan perannya mengatasi berbagai persoalan dan pertikaian yang terdapat di dunia Islam yaitu kita sebut saja isu Palestina, Kashmir, Afghanistan, Cina dan Myanmar.

Setidaknya ada lima peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan konflik tingkat internasional, antara lain berperan aktif untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, menyelesaikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, konflik antara Kamboja dan Vietnam dan yang saat ini masih berjalan adalah proses perdamaian di Afganistan.

Oleh karena itu, saya juga berharap Indonesia dapat menengahi konflik antara Iran dan Arab Saudi.

Indonesia juga yang saya catat dalam menyelesaikan berbagai isu dan persoalan di berbagai dunia dengan cara yang unik yaitu dialog dan pembicaraan tanpa merugikan pihak-pihak yang tak berdosa.

Saya perhatikan negara-negara barat yang mempertahankan hak asasi manusia sebagai alat politik kemerdekaan negara-negara tertentu dan juga menjadikannya sebagai alat politik. Seperti yang terjadi di Iran.

Negara dunia harus hati-hati terhadap negara barat yang memperalat hak asasi manusia untuk kepentingan politik.

MINA: Bagaimana menurut anda kerukunan ummat beragama di Indonesia?

Dubes Azad: Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pertama kali bertugas. Di era Presiden Soeharto saat saya bertugas saya hanya melihat dua kali pertikaian (koflik) dalam kurun waktu lima tahun. Ini memperlihatkan masyarakat Indonesia jika ada konflik diselesaikan dengan cara yang damai.

Tapi saya percaya dan saya akui isu yang kita hadapi sekarang lebih kompleks daripada sebelumnya karena beberapa isu yang ditekankan oleh beberapa pihak tertentu membuat isu yang dihadapi sekarang lebih kompleks daripada sebelumnya.

Terkait dengan ide Islam Wasathiyyah yang disampaikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, bagi kami itu adalah Islam yang berarti rahmatan lil ‘alamin, Islam yang moderat. Dalam pandangan beliau ini permasalahan yang ada di masyarakat dapat dilihat secara keseluruhan.

Dengan pendekatan itu isu radikalisme dan ekstrimisme dapat diselesaikan dari akar permasalahannya, melalui berbagai pendekatan dan dimensi khususnya pendekatan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya, dan lain sebagainya,

Ada banyak pandangan mengenai Islam di Indonesia, tetapi semuanya tetap mengedepankan toleransi. Islam di Indonesia Islam nusantara, Tetapi semuanya mempertahankan nilai toleransi dalam beragama.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mampu menjalankan Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan moderat dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Suasana wawancara eksklusif Tim Wartawan Kantor Berita MINA dengan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Yang Mulia (YM) Mohammad Khoush Heikal Azad di Kediaman Duta Besar, di Menteng, Jakarta, Kamis (24/9/2020).(Foto: Doc. MINA)

MINA: Apa strategi yang dijalankan Iran hingga saat ini bisa bertahan dengan pandemi Covid-19 meski embargo ekonomi AS & Sekutunya terhadap Iran tidak usai-usai?

Dubes Azad: Republik Islam Iran di mana usianya kini mencapai 41 tahun telah dijatuhkan sanksi sejak bertahun-tahun yang lalu oleh Amerika Serikat. Kami sebut embargo yang mereka terapkan terhadap Iran sebagai bentuk dari terorisme perekonomian terhadap kami. Kini dengan adanya pandemi Covid-19 bertambah dimensi lain dari terorisme yang mereka jalankan terhadap kami yakni dalam bentuk terorisme kesehatan terhadap masyarakat (kami).

Saya ingin menyampaikan perkembangan terakhir dari kasus pandemi Covid-19 di Iran. Sebanyak 430 ribu orang terpapar Covid-19, di mana 25 ribu di antaranya meninggal dunia. Alhamdulillah, sebanyak 365 ribu orang dinyatakan sembuh. Sejauh ini, kami melakukan 4 juta tes di Iran dari total penduduk 84 juta.

Kami memiliki pendekatan terhadap penanganan Pandemi Covid-19, yakni Covid-19 tentu dengan bantuan Allah yang Maha Kuasa harus kami kalahkan tetapi pada saat bersamaa kami harus hidup berdampingan dengan Covid-19 ini.

Anda tentu mengetahui dalam penanganan pandemi Covid-19 menghabiskan banyak sekali biaya. Ada yang Negara-negara yang menghabiskan puluhan miliar US Dolar. Tetapi pada saat Iran mengajukan pinjaman sebesar USD 5 miliar ke IMF (Badan Moneter Internasional), Amerika Serikat menghalangi usaha Iran ini.

Kami sejak hari pertama pandemi telah membentuk komite penanganan Covid-19 di Iran yang secara langsung diketuai Presiden Iran dan yang menjadi koordinator utama adalah kementerian kesehatan bekerjasama dengan kementerian terkait. Kami melakukan penanganan kasus demi kasus, mengambil kebijakan kasus demi kasus dan kebijakan ini diperbarui berdasarkan perkembangan yang ada.

Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang baik dan tenaga medis yang terampil diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), kami sedang melakukan penanganan yang baik dan terus memerangi pandemi ini.

Jika ada zona merah di kawasan kami dilakukan pembatasan-pembatasan melalui berbagai pemerintah daerah yang ada di Iran.

MINA: Bagaimana Iran menyikapi situasi geopolitik Timur Tengah saat ini, khususnya pada hal normalisasi hubungan negara-negara Arab Teluk dengan Israel.

Dubes Azad: Tentu saja rezim Israel berusaha sengat maksimal untuk menyebarkan pertikaian dan fitnah antara Iran dan Negara-negara Arab. Mereka melakukan kampanye hitam yang bernama Iran phobia di kawasan Timur Tengah agar mengesampingkan isu Palestina, agar sibuk masing-masing Negara, sehingga Israel bisa melanjutkan pendudukan mereka terhadap wilayah-wilayah Palestina. Mereka menyebarluaskan perbedaan pendapat dan konflik antara Iran, Arab Saudi, Turki untuk mempertahankan status quo di kawasan.

Belum lama ini, melalui satu forum yang dihadiri 200 ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di Qatar di mana tiga ulama Ahlussunnah Wal Jamaah dari Iran juga ikut bergabung dalam pertemuan tersebut. Mereka mengharamkan normalisasi hubungan apapun antara Negara-negara Arab dengan Israel yang baru-baru ini terjadi.

Tentu saja hal ini (normalisasi hubungan dengan Israel) sepertinya menyia-nyiakan perlawanan bangsa Palestina selama 70 tahun ini. Mereka (Rakyat Palestina) telah melakukan perlawanan yang luar biasa. Negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa perlawanan tidak efektif lagi, kita harus menerima eksistensi Israel dan menerima normalisasi hubungan. Ini sangat disayangkan tidak melihat kepada rencana perdamaian bangsa Arab (Inisiatif Perdamaian Arab), berbagai kesepakatan di Negara-negara OKI, dan tidak menghargai peraturan internasional serta resolusi-resolusi PBB terkait dengan isu Palestina.

Uni Emirat Arab (UEA) menyampaikan kepada Iran bahwa normalisasi hubungan dengan Israel ini tidak menjadi ancaman bagi Iran. Tapi apakah UEA dapat menjamin hal tersebut. Apakah mereka bisa menjamin keamanan tetap terjaga. Sebenarnya kami tidak ingin mencampuri urusan internal dan nasional dari Negara lain, hanya saja jika terjadi ketidakamanan yang bersumber dari Negara-negara tersebut tentu mereka harus bertanggung jawab.

Presiden Rouhani dalam pidatonya di Sidang Umum PBB menyampaikan bahwa Iran telah memberikan berbagai usulan untuk menangani masalah keamanan dan menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Antara lain mengadakan dialog regional, pakta non agresi antar negara-negara kawasan atau usaha bersama untuk melawan ekstrimisme dan radikalisme secara bersama-sama. Intinya adalah sebuah kampanye untuk memelihara perdamaian secara bersama-sama di kawasan Timur Tengah.

Dalam kaitan ini, Indonesia telah berusaha untuk menjadi bagian dari perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ibu Menlu Retno telah mendatangi Iran, mendatangi Arab Saudi. Tetapi kami tidak melihat ada respon dari Arab Saudi. Menlu Iran Dr Zarif menyampaikan bahwa kami selalu siap untuk melakukan dialog dengan Arab Saudi dalam menyelesaikan beberapa kesalahpahaman yang mungkin terjadi untuk memelihara keamanan secara bersama-sama di kawasan.

MINA: Bagaimana komitmen yang Iran akan terus lakukan untuk mendukung Palestina?

Dubes Azad: Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, hubungan antara Iran dengan rezim Israel ditiadakan. Kedutaan Israel ditutup di Iran, diberikan kepada Negara Palestina. Amerika Serikat keluar dari kawasan kami. Kami jadi mendekatkan hubungan dengan Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Saya yakin dari perwakilan MINA pada saat saya mengadakan gathering dengan media nasional dan internasional di Jakarta hadir di sini. Dalam pertemuan tersebut saya menjelaskan usulan Iran untuk penyelesaian isu Palestina yaitu demokrasi untuk semua penduduk asli.

Iran menawarkan referandum di seluruh wilayah Palestina. Rakyat Palestina harus menentukan nasibnya sendiri. Kebijakan rezim zionis Israel yang menjajah dan menghegemoni sebaiknya adalah jalan keluar yang menyeluruh agar masyarakat di wilayah tersebut yang menentukan nasibnya di kemudian hari.

Usulan Iran ke PBB ini memiliki empat pilar. Salah satu pilarnya adalah seluruh pengungsi dari Palestina harus kembali ke wilayah mereka. Dalam referandum, akan ditanyakan langsung kepada seluruh masyarakat Palestina (Palestina sebelum Deklarasi Balfour). Penduduk Palestina dari berbagai golongan dan agama harus terlibat dalam referandum.

Suara terbanyak akan menentukan rezim perpolitikan negara dan suara terbanyak juga akan menentukan nasib para pendatang ke wilayah Palestina. Dalam usulan ini tentu ada mekanisme pelaksanaannya juga. Seluruh golongan masyarakat, apapun kepercayaan mereka, mereka harus ikut berpartisipasi.

Kemudian ada proyek internasional untuk mengidentifikasi Palestina sendiri. Proyek ini melakukan identifikasi terhadap para pengungsi Palestina di berbagai belahan dunia. Siapa yang melakukan eksekusi? Eksekusinya dilakukan oleh salah satu badan internasional di bawah pengawasan langsung PBB, melakukan identifikasi terhadap pengungsi Palestina.

Usulan Iran ini sebetulnya telah disampaikan sejak lama. Dan usulan ini didasari nilai-nilai demokrasi dan HAM.

PBB dan komunitas internasional bertanggung jawab dalam membebaskan wilayah Palestina dan Yerusalem dari pendudukan Israel.

Selain itu, PBB juga harus memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri serta mendirikan pemerintahan Palestina yang independen, yang mana Yerusalem menjadi ibu kotanya. (RA-1-tim/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)