EKONOM: KORUPSI, FAKTOR UTAMA MELEMAHNYA EKONOMI INDONESIA

Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Ikhwan Basri menilai. (dok. Google)

Bogor, 25 Dzulhijjah 1436/9 Oktober 2015 (MINA) – Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Ikhwan Basri menilai, korupsi menjadi salah satu faktor utama melemahnya perekonomian di Indonesia yang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda stabil sejak mengalami kemunduran pada tahun lalu.

“Korupsi dilakukan secara besar-besaran, para koruptor sudah merasuki semua departemen. Nah kondisi seperti inilah yang menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa terhadap perekonomian Indonesia,” kata Ikhwan Basri kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Bogor, Jum’at (9/10) siang.

“Jika kita perhatikan, pembuatan jalan, padahal belum pada tahap penyelesaian, di bagian awal sudah hancur. Itu karena apa? Yang salah bukan jalannya, tukangnya, tapi lebih kepada ada permainan di balik itu. Ini baru pada kondisi jalan, yang lainnya juga sama,” imbuhnya.

Kebijakan Parsial

Baca Juga: Google Akui Kesalahan Data Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS

Selain korupsi, lanjut Basri, faktor eksternal turut mempengaruhi melemahnya perekonomian Indonesia. “Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika hingga 50% atau hampir Rp. 15.000 per dollarnya, adalah satu bukti bahwa perekonomian di Indonesia saat ini belum stabil,” kata dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia itu.

Menurutnya, kondisi seperti ini telah mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid III sebagai lanjutan dari kebijakan ekonomi jilid II.

“Paket kebijakan ekonomi jilid III atau bisa disebut sebagai Oktober I yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mencakup kemudahan investasi, penyaluran kredit, dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, Basri mengungkapkan bahwa kebijakan ekonomi ini belum bisa mencakup secara keseluruhan. “Tujuan dari kebijakan ekonomi jilid III itu hanya spesifik atau sebagian sektor saja,” tegasnya.

Baca Juga: Google Eror? 1 Dolar AS Jadi Rp8.170,65

Lebih lanjut, Basri menegaskan bahwa berapa jilid pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak akan bisa mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia, karena memang masalahnya bukan di situ.

“Jadi seharusnya pemerintah tidak hanya mengambil keputusan di bidang moneter saja, tetapi lebih mengarah kepada kebijakan yang menyeluruh,” pungkasnya. (L/P011/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Truk Sengaja Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru di AS, 10 Orang Tewas