Tunis, MINA – Empat partai politik Tunisia mengungkapkan, mereka akan bekerja sama untuk menentang langkah-langkah yang dibuat oleh Presiden Kais Saied, yang telah dituduh oleh banyak pihak melakukan “kudeta”, Selasa (28/9).
Pihak-pihak yang terlibat adalah Arus Demokratik, Forum Demokratik untuk Buruh dan Kebebasan, Partai Republik, dan Afek Tounes (Horizon Tunisia).
Mereka mendesak kepala negara, yang merupakan mantan pengacara konstitusi, untuk mematuhi konstitusi setelah perebutan kekuasaan, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan.
Aliansi baru itu muncul setelah Saied pada Rabu lalu (22/9) mengatakan, dia akan mengabaikan konstitusi negara – kecuali pembukaan dan dua bab pembukanya – dan memerintah dengan dekrit.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Saied mengeluarkan Dekrit 117 yang memiliki efek “secara implisit mencabut [mencabut] tatanan konstitusional”, menurut pesan kolektif dari kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch dan Amnesty International divisi Tunisia pada Senin (27/9), yang menambahkan bahwa ini “adalah langkah pertama menuju otoritarianisme.”
Partai-tunisia/">partai Tunisia yang bersatu menentang perebutan kekuasaan Saied mengatakan pada konferensi pers, mereka akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memulihkan konstitusi.
Menurut mereka, waktu untuk kritik yang adil terhadap presiden telah berakhir.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ghazi Chaouachi mengatakan, keempat partai tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam pemerintahan dan sebagai faksi-faksi oposisi.
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Partai-partai itu mengatakan, mereka akan menyambut setiap kelompok yang bergabung dengan mereka.
Sekretaris Jenderal Partai Republik Issam Chebbi mengklaim bahwa meskipun reformasi secara luas diserukan sebelum 25 Juli – ketika presiden secara efektif mengambil kendali penuh atas negara – Saied memutarbalikkan perebutan kekuasaannya.
Dia berpendapat bahwa Dekrit 117 melanggar konstitusi dan presiden harus mengambilnya kembali dan memulihkan konstitusi Tunisia.
Krisis konstitusional di Tunisia terjadi satu dekade setelah negara itu melepaskan belenggu mantan diktatornya, Zine El-Abidine Ben Ali, dan mengilhami revolusi Musim Semi Arab. (T/RI-1/P1)
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tambah Jadi 181 Jiwa
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur