Enam Negara Ajukan Pembelaan terhadap Israel ke ICC

Den Haag, MINA – Setidaknya enam negara telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) meminta izin untuk mengajukan argumen pembelaan hukum terhadap yurisdiksi gugatan kejahatan perang terhadap Israel.

Keenam negara yang mendukung Israel tersebut adalah Jerman, Austria, Republik Ceko, Hongaria dan Brasil.

Saluran 12 melaporkan, Uganda dan Australia juga ada dalam daftar rencana, tetapi belum menyatakan posisinya.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengajukan laporan singkat ke ICC atas nama Palestina. Jerusalem Post melaporkan, Sabtu (15/2).

Dukungan negara-negara Eropa datang ketika para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan bertemu pada hari Senin (17/2) untuk membahas rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump dan kemungkinan posisi bersama terhadap setiap aneksasi Israel atas permukiman Tepi Barat.

Tindakan semacam itu akan membutuhkan konsensus, dan UE sendiri telah terpecah dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.

Ruang pra-persidangan ICC sedang bersiap untuk menerima argumen tentang yurisdiksi pengadilan untuk mengadili gugatan kejahatan perang terhadap Israel atas tindakan mereka di Yerusalem timur, Tepi Barat dan Gaza pada 13 Juni 2014.

ICC meminta majelis pra-sidang untuk mengeluarkan putusan yurisdiksi atas kasus tersebut, yang mencakup pemeriksaan pertanyaan apakah Palestina memiliki status hukum sebagai negara.

Jumat (21/2) adalah batas waktu bagi negara-negara untuk meminta izin ICC untuk mempertimbangkan masalah ini.

Setelah izin diberikan, negara-negara tersebut akan memiliki waktu hingga 16 Maret untuk mengirim argumen mereka ke pengadilan.

Jumat juga merupakan batas waktu bagi banyak organisasi, dan para pakar hukum dan diplomatik untuk mengajukan berkas pembelaan atas nama Israel atau PA.

Jerman menulis bahwa posisinya yang konsisten adalah “bahwa negara Palestina, dan penentuan batas wilayah, hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.”

Itu adalah salah satu dari sejumlah negara yang membahas apa yang mereka katakan sebagai pembedaan garis tipis antara status hukum Palestina sebagai negara dan sejumlah langkah di PBB yang telah diambil untuk meningkatkan statusnya.

Ini termasuk Resolusi Majelis Umum PBB 2012 yang memberi Palestina status non-anggota.

Menteri Luar Negeri Israel Katz menyambut pengarsipan pembelaan negara-negara penting, para ahli terkenal dan organisasi masyarakat sipil. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)