Enam Pernyataan Sikap KIBBM Tolak Proposal Trump

Jakarta, MINA – Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) bersama 20 organisasi yang fokus terhadap Palestina melakukan Aksi Bela Al-Quds di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jum’at (14/2).

Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap usulan  perdamaian Trump dinamakan ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 28 Januari lalu.

“Hari ini kami menyatakan menolak proposal Trump dan kami akan mengajak pemerintah, penguasa dan elemen rakyat Indonesia seluruhnya untuk menolaknya. Muslim atau Nasrani atau yang lain, kita ajak semuanya ayo. Kita tolak proposal Trump dan kita bebaskan Baitul Maqdis dari zionis Yahudi,” kata Ketua Aksi Ahmad Isrofiel Mardatillah.

Ia menegaskan, semua NGO dan masyarakat Indonesia menolak proposal Trump tersebut. “Itu bukan tanah milik mereka, itu tanah yang di atasnya ada masjid, ada rumah Allah dan tanah ini bukan milik mereka,” katanya.

“Alhamdulillah hari ini sudah terjalin 20 NGO ke Palestinaan yang ikut tergabung di bawah KIBBM, 2018 lalu kami sudah bikin aksi Indonesia Bela Baitul Maqdis di Monas, dan insyaaAllah ini pun akan terjadi hal yang sama nanti di akhir bulan Maret tanggal 21 Maret,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini mengeluarkan pernyataan Sikap Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM):

Proyek usulan Presiden Trump dengan nama Deal of The Century adalah sebuah kebohongan atas nama kesepakatan dan persekongkolan antara penjajah Zionis Israel dengan Presiden Amerika Donald Trump.

Diantara poin krusial yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli kota Al Quds atau Baitul Maqdis senilai 50 Milyar Dollar Amerika, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibukota.

Selain itu, proposal Trump ini juga akan menghapus hak kembali bagi enam juta pengungsi Palestina ke tanah air mereka.

Maka dengan ini kami KIBBM mewakili elemen rakyat Indonesia, menyatakan :

Pertama, Sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia.

Maka merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina.

Kedua, apa yang dilakukan Presiden Amerika dan PM Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga Internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI dan lain-lain.

Terlebih lagi, sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Ketiga, Mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia dalam Forum OKI serta mendesak pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina dan melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel.

Bahkan Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di Kawasan Asia Tenggara, karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negara Muslim terbesar di Dunia.

Keempat, Tidak pantas Presiden Amerika Trump, Israel dan sekutunya membicarkan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di Wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak dihentikan, sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali enam juta pengungsi Palestina terwujud, dengan pulang ke tanah air mereka.

Kelima, Mengutuk segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel di segala aspek, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap kejahatan, pelanggaran dan penjajahan Israel serta menghianati perjuangan Rakyat Palestina yang menjaga situs-situs suci disana.

Keenam, menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh, untuk mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan ibukota Al Quds. (L/hju/R6/P1

Mi’raj News Agency (MINA)