Erdogan, Palestina, dan Kesatuan Dunia Islam

KUNJUNGAN Presiden Republik Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025 menandai babak baru dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab pada program Mata Najwa yang dipublikasikan pada Kamis (13/2/2025) di akun Youtube-nya, Erdogan menyampaikan kesan mendalam terhadap sambutan hangat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, yang menurutnya merupakan salah satu momen paling mengharukan dalam perjalanan kepemimpinannya.

Namun, lebih dari sekadar diplomasi bilateral, pernyataan Erdogan menyoroti isu yang lebih besar soal ketidakadilan global, khususnya yang dialami rakyat Palestina, serta tantangan terhadap demokrasi di dunia.

Dalam wawancara tersebut, Erdogan tidak ragu untuk menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Ia secara eksplisit menyebut Netanyahu sebagai “pembunuh” dan mengecam keputusan Trump yang memberikan dukungan penuh terhadap tindakan agresif Israel di Gaza.

“Tentu saja tidak benar bagi Trump untuk membuat kesepakatan seperti itu dengan pembunuh bernama Netanyahu ini,” tegas Erdogan. Pernyataantersebut menggarisbawahi sikapnya yang konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang bertujuan untuk menghapus Gaza dari peta Palestina.

Hubungan Indonesia, Turkiye, dan Solidaritas Palestina

Sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar dan berpengaruh, Indonesia dan Turkiye memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.

Erdogan menyoroti bahwa Indonesia telah lama menjadi pendukung utama Palestina di forum internasional, dan Turkiye siap untuk memperkuat kerja sama dalam upaya membela hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Dalam kunjungannya, Erdogan dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani 12 perjanjian bilateral yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Target perdagangan kedua negara yang saat ini mencapai $3 miliar diproyeksikan meningkat menjadi $10 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Namun, bagi Erdogan, hubungan Turkiye-Indonesia bukan hanya sekadar ekonomi, tetapi juga tentang menyatukan kekuatan dunia Islam dalam menegakkan keadilan global.

Demokrasi Global dalam Ancaman

Selain membahas isu Palestina, Erdogan juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi global. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya pengaruh rezim otoriter, termasuk di Israel, yang semakin menekan kebebasan dan hak asasi manusia.

Ia mempertanyakan sifat demokratis Israel dan mengkritik dukungan yang diterimanya dari Amerika Serikat. Erdoğan menegaskan bahwa demokrasi sedang terancam oleh rezim otoriter, termasuk Israel, dan menekankan perlunya menghormati keputusan peradilan internasional serta menunjukkan solidaritas dengan negara-negara yang menentang ketidakadilan.

Kritiknya terhadap Israel bukan hanya soal kebijakan luar negeri negara tersebut, tetapi juga bagaimana negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, terus memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan rezim Netanyahu meskipun terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang jelas.

“Kita tidak bisa berbicara tentang demokrasi ketika negara-negara besar mendukung rezim yang secara terang-terangan menindas rakyatnya dan merampas hak-hak bangsa lain,” ujar Erdogan.

Kesatuan Dunia Islam

Erdogan menegaskan bahwa dunia Islam tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan global. Ia menyerukan agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memainkan peran yang lebih aktif dan solid dalam merespons agresi Israel dan tantangan terhadap demokrasi di berbagai belahan dunia.

Dukungan terhadap langkah Afrika Selatan yang membawa kasus kejahatan perang Israel ke Mahkamah Internasional menjadi salah satu contoh konkret dari diplomasi global yang dapat dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim.

“Ini bukan hanya tentang Palestina. Ini tentang keadilan global. Jika kita membiarkan ketidakadilan terus terjadi di satu tempat, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih berbahaya bagi semua orang,” tambahnya.

Kesatuan dunia Islam bukan sekadar idealisme utopis, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi ketidakadilan global. Tanpa kesatuan yang nyata, negara-negara Muslim akan terus terpecah belah dan kehilangan pengaruh di panggung internasional.

Sejarah mencatat bahwa dunia Islam pernah menjadi kekuatan besar dalam peradaban manusia, dengan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang disegani. Namun, hari ini, perpecahan di antara negara-negara Muslim menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi ketidakadilan global. Berbagai konflik internal, perbedaan ideologi, dan kepentingan geopolitik sering kali menghambat solidaritas yang diperlukan untuk menghadapi ancaman bersama.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang seharusnya menjadi payung bagi kerja sama dunia Islam, masih belum menunjukkan peran signifikan dalam menyelesaikan konflik besar seperti di Palestina, Suriah, atau Yaman. Negara-negara Muslim lebih sering terjebak dalam rivalitas politik yang menguntungkan kepentingan luar dibandingkan memperkuat aliansi mereka sendiri.

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan dukungan tanpa syarat dari negara-negara Barat terhadap Israel yang semakin memperburuk kondisi rakyat Palestina. Erdoğan, dalam wawancaranya menekankan bahwa “tidak seorang pun dapat mengambil Gaza dari Palestina.” Ini menegaskan pentingnya kesatuan dunia Islam dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional.

Dalam berbagai kesempatan, Erdoğan menyoroti pentingnya solidaritas di antara negara-negara mayoritas Muslim dalam menghadapi tantangan ini. Ia menyerukan OKI untuk bersatu dan memberikan respons kolektif terhadap isu-isu yang mengancam hak-hak Palestina. Erdoğan menekankan bahwa keadilan bagi Palestina adalah elemen kunci bagi perdamaian di Timur Tengah, dan tanpa solusi yang adil, kawasan tersebut akan terus berada dalam ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Negara-negara Muslim memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Menurut data Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), negara-negara Muslim menguasai lebih dari 70% cadangan minyak dunia. Jika sumber daya ini digunakan sebagai alat diplomasi untuk menekan negara-negara yang mendukung penjajahan Israel, dampaknya bisa sangat signifikan. Namun, tanpa koordinasi yang kuat, kekuatan ini tidak akan memberikan dampak yang nyata.

Erdogan dan Masa Depan Diplomasi Dunia Islam

Pernyataan Erdogan dalam wawancara eksklusif tersebut menggarisbawahi peran Turkiye sebagai salah satu suara paling lantang dalam membela keadilan global. Hubungan yang semakin erat dengan Indonesia menunjukkan potensi besar dalam membangun poros kekuatan dunia Islam yang lebih kuat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam perjuangan menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi.

Dengan dunia yang semakin kompleks dan tantangan yang semakin besar, kepemimpinan yang berani dan tegas seperti yang ditunjukkan oleh Erdogan menjadi semakin penting.

Setidaknya ada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesatuan dunia Islam, seperti:

Pertama, membentuk Aliansi Ekonomi Muslim. Negara-negara Muslim dapat membentuk blok ekonomi yang lebih solid dengan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara Barat dan memperkuat perdagangan antarnegara Muslim. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan bersama tetapi juga mengurangi pengaruh eksternal yang sering digunakan untuk mengintervensi kebijakan dalam negeri negara-negara Muslim.

Kedua, diplomasi bersama di PBB dan Forum Internasional. Negara-negara Muslim harus lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan umat Islam di forum internasional. Dukungan terhadap Palestina, misalnya, harus diperjuangkan secara kolektif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional, dan forum global lainnya. Dukungan negara-negara seperti Afrika Selatan terhadap Palestina adalah contoh bagaimana diplomasi yang konsisten dapat memberikan dampak nyata.

Ketiga, penguatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI perlu melakukan reformasi struktural agar lebih responsif terhadap isu-isu global yang menyangkut umat Islam. Saat ini, peran OKI masih terbatas pada pernyataan-pernyataan tanpa tindak lanjut yang jelas. Dibutuhkan mekanisme yang lebih efektif dalam menegakkan keputusan dan mengoordinasikan kebijakan luar negeri negara-negara Muslim.

Keempat, media dan diplomasi public. Dunia Islam harus lebih aktif dalam memanfaatkan media untuk membentuk opini publik global. Negara-negara Muslim perlu mendukung media yang memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan isu-isu Muslim lainnya, agar tidak kalah dalam perang informasi yang sering dimenangkan oleh pihak-pihak yang mendukung penjajahan.

Kelima, militer dan pertahanan kolektif. Sejumlah negara Muslim memiliki kekuatan militer yang signifikan. Pembentukan aliansi pertahanan yang terkoordinasi dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman eksternal dan melindungi kepentingan bersama dunia Islam.

Kini, tantangan terbesar adalah apakah negara-negara Muslim lainnya akan menyambut seruan Erdogan untuk bersatu melawan ketidakadilan global, atau tetap terpecah dalam kepentingan masing-masing. Sejarah akan mencatat pilihan yang diambil oleh dunia Islam saat ini. Saatnya dunia Islam bangkit, bersatu, dan bertindak demi keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia.[]

Mi’raj News Agency (MINA)