Erdogan: Turki Terus Dukung Proses Perdamaian di Libya

Berlin, MINA – Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan menegaskan, Turki akan terus mendukung proses politik di Libya baik di lapangan maupun di meja perundingan.

“Kehadiran Turki di Libya meningkatkan harapan untuk perdamaian,” katanya saat berbicara kepada wartawan setelah konferensi mengenai Libya di Berlin pada Senin (20/1), demikian Anadolu melaporkan.

Ia juga mengatakan, upaya Turki mengenai Libya telah membawa keseimbangan pada proses tersebut

Dia menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap gencatan senjata di Libya yang ditengahi oleh Rusia dan Turki akan membuka jalan bagi solusi politik.

Baca Juga: Hongaria Cemooh Putusan ICC, Undang Netanyahu Berkunjung

“Kami melihat jenis permainan apa yang dimainkan dengan kedok memerangi terorisme di Libya,” ujarnya.

Selain itu, Turki menentang tawaran UE untuk menjadi bagian dari proses Libya, kata Erdogan, menggarisbawahi “itu tidak benar di hadapan PBB.”

Menyentuh proses pembangunan perdamaian di Suriah utara, Erdogan berkata, “Jika kita mewujudkan rencana dan proyek kita sendiri di wilayah antara Ras al-Ayn dan Tal Abyad, daerah-daerah ini akan menjadi ‘Kota damai’.

Sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan muncul di Libya panglima perang Khalifa Haftar di Libya timur, didukung terutama oleh Mesir dan UEA, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli, yang menikmati Pengakuan PBB dan internasional.

Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki

Pemerintah Libya telah diserang oleh Haftar sejak April lalu, merenggut nyawa lebih dari 1.000 orang.

Pada 12 Januari, pihak-pihak yang berkonflik mengumumkan gencatan senjata sebagai tanggapan atas seruan bersama para pemimpin Turki dan Rusia. Namun pembicaraan pekan lalu untuk kesepakatan gencatan senjata permanen berakhir tanpa kesepakatan setelah Haftar meninggalkan Moskow tanpa menandatangani kesepakatan.

Pada Ahad (19/1), Haftar diterima di Berlin untuk menunjuk anggota ke komisi militer yang diusulkan PBB dengan lima anggota dari masing-masing pihak untuk memantau implementasi gencatan senjata. (T/HD/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina