Erekat: Pertemuan Paris Tegaskan Penjajahan di Palestina Terus Berlanjut

Jericho, 1 Ramadhan 1437/6 Juni 2016 (MINA) – Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Dr. Saeb Erekat mengatakan, Pertemuan Paris adalah langkah yang sangat signifikan dan pesannya jelas bahwa “Israel diperbolehkan untuk melanjutkan kolonisasi dan tindakan apartheid di wilayah Pendudukan Palestina”.

Ia menggambarkan masa depan di kawasan tersebut akan lebih banyak tindakan ekstremisme dan pertumpahan darah, bukan menuju hidup berdampingan dan damai, demikian laporan Palestine News Network (PNN) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Apa yang diperlukan adalah mekanisme asli untuk sepenuhnya mengakhiri pendudukan Israel yang dimulai pada tahun 1967 dan untuk memecahkan semua masalah status akhir berdasarkan hukum internasional, termasuk jangka waktu yang jelas dan terbatas untuk pelaksanaannya,” ujarnya.

“Kami menegosiasikan secara bilateral dengan Israel, otoritas pendudukan, selama lebih dari dua dekade, tetapi mereka terus melanggar semua kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak,” tambahnya.

Bahkan, lanjut dia, jumlah pemukim ilegal Israel di Palestina yang diduduki telah berkembang dari hampir 200.000 ke lebih dari 600.000 jiwa selama 20 tahun terakhir pembicaraan bilateral.

Sebuah masa depan yang lebih baik untuk wilayah ini tidak dapat dicapai jika rakyat Palestina tidak mendapatkan martabat, kesetaraan, dan keadilan. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk berhenti memperlakukan Israel sebagai negara di atas hukum.

Pendekatan multilateral dari Initiatif Perancis diperlukan dalam rangka untuk menyediakan Palestina dengan mekanisme yang jelas pada pelaksanaan dan monitoring.

Syarat utama untuk perdamaian dan stabilitas regional adalah perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini bukan tentang menciptakan kembali sesuatu, melainkan adalah tentang pelaksanaan apa yang rakyat Palestina berhak layak mendapatkannya.

“Ini adalah waktu lama yang tertunda bagi rakyat Palestina untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan,” imbuhnya.

Sementara sumber-sumber dari Otoritas pendudukan Zionis mengungkapkan mereka lega dengan statemen penutup yang dikeluarkan pasca berakhirnya Konferensi Perdamaian Internasional di Timur Tengah yang digelar di ibukota Perancis, Paris, Jum’at (3/6), yang membahas cara-cara melanjutkan perundingan antara Otoritas Palestina dan penjajah Zionis.

TV10 Zionis, Sabtu (4/6), mengutip dari sumber pemerintah yang mengatakan, “Closing Statement tersebut tidak memuat isyarat apapun bahwa perbatasan negara Palestina adalah perbatasan wilayah 4 Juni 1967 atau bahwa Al-Quds adalah ibukota Palestina. Pertemuan juga tidak meminta langkah-langkah apapun yang segera dilakukan Israel.”

Sebaliknya, lanjut sumber dari Otoritas Zionis, “Closing Statement ini hanya menyerukan kedua belah pihak Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan dan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pembangunan permukiman-permukiman (Yahudi) serta mengecam kekerasan Palestina.”

TV10 Zionis mengatakan bahwa apa yang disebutnya sebagai nada lembut dan melegaskan Zionis dari closing statement konferensi Paris adalah akibat kerja dan upaya diplomasi secara intensif yang dilakukan Tel Aviv dengan pimpinan barat, Eropa dan Amerika pada pekan-pekan terakhir, agar tidak dikeluarkan keputusan yang bisa menciderai Israel, atau dikeluarkannya keputusan yang berbeda dengan keinginan Israel.

Para menteri dan utusan dari sekitar 28 negara selain Amerika Serikat dan Uni Eropa, ikut dalam pertemuan Paris pada Jum’at (3/6), tanpa kehadiran Palestina dan Zionis Israel, sementara itu perundingan langsung antara keduanya masih terputus sejak tahun 2014 lalu.

Para peserta pertemuan menegaskan dukungannya pada solusi dua negara dan upaya untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan, demikian laporan Pusat Informasi Palestina (PIP).

Mereka menegaskan bahwa situasi yang terjadi sekarang ini tidak boleh berlanjut. Mereka mengkhawatirkan berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan aktivitas permukiman Yahudi di Palestina.

Ditegaskan pula bahwa teks-teks referensi internasional khususnya resolusi-resolusi PBB adalah asas yang melandasi perundingan. (T/R05/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)