Erekat: Sikap Australia Tidak Akan Capai Solusi Dua Negara

Ramallah, MINA – “Keputusan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dengan alasan untuk mencapai solusi dua negara, tidak akan mencapai sasaran,” kata Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Dalam sebuah pernyataan, Sabtu (15/12), Erekat mengatakan, pegakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan posisi Australia yang memilih untuk bergabung dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, demikian Wafa melaporkan.

Menurutnya, Pemerintah Australia menolak mengakui Palestina sebagai negara, memberikan suara di forum internasional melawan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan terus berdagang dengan pemukim Israel.

“Sejak awal, kami telah merasakan keputusan pemerintah Australia untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel demi kepentingan  politik domestik picik, yang  mengarah kepada kebijakan luar negeri yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan perdamaian dan keamanan dunia,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan yang dilakukan Australia mencerminkan ketidakmampuan negara itu untuk terus maju seperti yang diumumkan sebelumnya.

Selain itu, Erekat juga berterima kasih kepada masyarakat Australia yang menyuarakan dukungannya untuk Palestina.

“Terima kasih kepada ribuan warga Australia yang peduli, serta teman-teman kami di seluruh dunia, yang menyerukan kepada pemerintah Australia untuk menghormati hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina,” ucapnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, dia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dan pemerintahannya akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan setelah solusi dua negara tercapai.

Morrison juga belum akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dalam waktu dekat. Tetapi sementara itu, Australia akan membuka kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem. (T/Ais/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)