Fadli Zon Minta Panglima TNI Ungkap Institusi Pemesan 5.000 Senjata

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Foto: Istimewa)

Jakarta, MINA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta tni/">Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengungkapkan kepada publik nama institusi yang diduga sedang memesan 5.000 pucuk senjata ilegal.

“Waktu itu tni/">Panglima TNI tidak menyebutkan nama institusi itu. Saya yakin, institusi yang dimaksud bukan institusi yang belakangan beredar, apakah itu BIN atau Polri dan sebagainya,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Fadli menegaskan, akan sangat berbahaya bila ada institusi yang tidak memiliki kewenangan apapun memiliki senjata. Menurut Fadli, hal itu harus diusut tuntas.

“Akan sangat berbahaya bila ada institusi yang tidak berhak lalu kemudian mengimpor senjata,” katanya.

Baca Juga: Cinta dan Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa Harus Didasari Keilmuan

Politisi Fraksi Gerindra itu menilai, polemik terkait 5.000 senjata ini sebenarnya merupakan konsumsi internal TNI saat Gatot menyampaikannya di hadapan para purnawirawan. Meski demikian, Fadli kembali menegaskan, pernyataan tni/">Panglima TNI harus tetap diklarifikasi.

“Kalau itu data intelijen masih dianggap data intelijen yang masih mentah, tentu harus diklarifikasi dari laporan itu,” kata Fadli.

Mengomentari pernyataan tni/">Panglima TNI yang dianggap politis, Fadli mengatakan, hal itu sudah menjadi koridornya. “Saya pikir itu sudah menjadi kewenangannya. Tidak ada bicara politik,” katanya.

Sebelumnya, tni/">Panglima TNI pada acara Silaturahim tni/">Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) menyebut ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Lewat Wakaf & Zakat Run 2024, Masyarakat Diajak Berolahraga Sambil Beramal

tni/">Panglima TNI menyebut, dicatutnya nama Presiden Jokowi agar senjata ilegal tersebut bisa masuk ke Indonesia. Ia mengaku akan melakukan tindakan tegas jika memang benar ada terkait masalah tersebut, karena akan mengganggu ketentraman Indonesia. (L/R06/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Prof Abd Fattah: Pembebasan Al-Aqsa Perlu Langkah Jelas