Fadli Zon: Indonesia Diminta Pimpin Gerakan Boikot Produk Israel

Jakarta, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengharapkan Indonesia dapat memberi inisiatif untuk menggaungkan usaha menolak dan menggagalkan upaya aneksasi wilayah di Tepi Barat Palestina dengan menggalang gerakan boikot produk Israel.

Menurutnya, upaya tersebut bagian dari pengucilan secara sosial, ekonomi, dan politik di tingkat regional dan global terhadap Israel yang kembali melakukan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB tersebut.

“Jadi dikampanyekan boikot produk-produk yang terakit Israel. Bahkan sudah ada list-nya di PBB,” kata Fadli saat menerima kunjungan delegasi Aqsa Working Group (AWG) di Fadli Zon Library Jakarta, Jumat (10/7).

Delegasi AWG dipimpin Ketua Umum AWG Agus Sudarmaji didampingi pengurus AWG Aang Gunawan, Kepala Peliputan Kantor Berita MINA Rana Setiawan dan wartawan MINA Abdullah. Pertemuan tersebut membahas tentang upaya bersama dalam melawan aneksasi Israel dan mewujudkan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

Fadli Zon yang merupakan Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds itu mendesak komunitas regional dan internasional seperti institusi antar-pemerintah (PBB, OKI, GNB, ASEAN dan lainnya), antar-parlemen (IPU, PUIC, AIPA dan lainnya), serta berbagai lembaga, penggiat dan aktivis perdamaian dan HAM juga pihak-pihak terkait untuk secara kolektif dan bersinergi bertindak konkrit menghentikan langkah ilegal terbaru Israel itu.

“Usaha ini ditujukan untuk memaksa lsrael agar tunduk kepada hukum dan ketentuan internasional,” tegasnya.

Ketua Umum AWG Agus Sudarmaji menyambut baik dan mendukung penuh seruan memboikot produk-produk Israel maupun produk yang mendukung entitas Zionisme. “Kita juga sedang mengkampanyekan boikot produk-produk Israel dan mendorong Indonesia impor lebih banyak produk dari Palestina,” pungkasnya.

AWG adalah lembaga yang fokus menggalang bantuan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dan upaya pembebasan Masjid Al-Aqsha. AWG yang berkantor pusat di Jakarta, didirikan sebagai tindak lanjut dari Seminar Internasional tentang Al-Aqsa dan Palestina pada 2009 lalu.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun yang mengatakan, banyak produk-produk ekspor Israel yang dibuat di atas tanah Palestina.

Dubes Al Shun dalam konferensi pers menolak aneksasi Israel yang digagas AWG di Jakarta, Kamis (25/6), menyerukan agara masyarakat internasional dapat memboikot produk-produk Israel.

“Untuk negara-negara yang mendukung Palestina, kami mengimbau agar memboikot produk-produk Israel…(yang diproduksi dengan) sangat menyakiti dan merugikan kami,” kata Zuhair.

Dalam pernyataan itu, Zuhair menjelaskan bahwa pembangunan permukiman Israel tidak pernah berhenti, diiringi dengan kegiatan usaha dan pengiriman produk Israel ke luar negeri.

“Israel bisa menjadi eksportir. Bagi negara-negara Eropa (dan Amerika) yang sampai saat ini masih menerima produk Israel, ketahuilah bahwa itu mereka buat di atas tanah jajahan Palestina,” ucap Zuhaira.

112 Perusahaan Terkait Permukiman Ilegal Israel

Pada Rabu 12 Februari 2020, Kantor Dewan HAM PBB merilis daftar 112 perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.

Laporan yang dirilis tersebut adalah laporan lama yang sempat tertunda dirilis Dewan HAM PBB. Daftar mengungkapkan bahwa 94 perusahaan itu berdomisili di Israel dan 18 lainnya terdaftar di enam negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Luksemburg, Belanda, Thailand, dan Prancis.

Menurut New York Times, publikasi daftar itu dilihat sebagai kemenangan bagi gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), yang berupaya menekan Israel secara ekonomi atas permukiman ilegal.

Pemerintah Israel memandang BDS, yang memiliki pendukung di banyak negara termasuk di Amerika Serikat, sebagai rencana anti-Semit untuk mendelegitimasi Israel. Pendukung BDS menyangkal tuduhan itu.

Sebagian besar perusahaan yang terdaftar berada Israel tetapi beberapa di antaranya adalah perusahaan internasional, termasuk Motorola Solutions, General Mills, Airbnb, TripAdvisor, dan Expedia dari Amerika Serikat; Alstom dan Egis Rail dari Perancis; dan JC Bamford Excavators of Britain.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang menyusun dan menerbitkan daftar, bertindak sesuai dengan instruksi oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 2016.

Publikasi daftar datang sehari setelah Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengecam rencana pemerintahan Trump mendukung aneksasi Israel untuk mencaplok sekitar 30 persen Tepi Barat, termasuk semua permukimannya di sana, sambil menawarkan potongan-potongan wilayah Palestina yang dihubungkan oleh terowongan dan jembatan yang mereka sebut negara.(L/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)