FATAH-HAMAS AKAN BENTUK PEMERINTAHAN NASIONAL

Gaza City, 12 Rabi’ul Awwal 1435/14 Januari 2014 (MINA) – Penasehat Urusan Luar Negeri Kantor Perdana Menteri Palestina, Dr. Bassem Naim mengungkapkan, saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara Hamas dengan Otoritas Palestina tentang pembentukan pemerintahan konsensus nasional, diikuti oleh pemilihan umum setidaknya enam bulan setelah itu.

Dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Palestina Al-Resalah seperti dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Selasa, Bassem Naim mengisyaratkan bahwa Haniyah, petinggi Hamas, secara rutin berdialog dengan Presiden Otoritas Palestina juga pemimpin Fatah, Mahmoud Abbas untuk membuka jalan bagi perkembangan lebih positif menuju rekonsiliasi.

“Pembentukan pemerintah konsensus nasional diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Naim.

Naim menyatakan, pemerintah baru Palestina akan bertanggung jawab untuk tiga tugas utama, yaitu rekonstruksi Jalur Gaza, penyatuan lembaga-lembaga pemerintah dan penyiapan pemilihan umum.

Pada bagian lain ia juga membantah laporan media yang menyebutkan, pemerintah Palestina secara resmi memberitahu kunjungan pejabat Fatah Azzam Al-Ahmed ke Jalur Gaza.

Mengenai sifat pengaturan keamanan setelah rekonsiliasi, Naim mengatakan bahwa dua gerakan besar Palestina, Fatah-Hamas sepakat untuk menjaga kondisi seperti saat ini di Tepi Barat dan Jalur Gaza sampai terbentuknya pemerintah konsensus nasional.

Saat pembentukannya, pemerintah baru akan bekerja dalam merumuskan keberadaan aparat keamanan atas dasar prinsip-prinsip dan kriteria nasional. Naim juga berbicara tentang pemilihan Dewan Nasional Palestina, yang dianggap kunci di antara lima hal yang be rkaitan dengan rekonsiliasi.

Dia mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Hamas dan Fatah sedang disusun bersama walaupun konsensus belum dicapai atas beberapa poin yang belum disepakati.

Seluruh Faksi Palestina Bahas Rekonsiliasi di Jalur Gaza

Sementara itu, faksi-faksi Palestina mengadakan pertemuan darurat dan komprehensif di Gaza City, Ahad (12/1), untuk membahas upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi Palestina.

Jameel Mizher, pemimpin Front Populer Rakyat Palestina (PPF), mengatakan bahwa “pertemuan itu diselenggarakan oleh Jihad Islam untuk memberikan perkembangan terbaru di bidang Palestina, khususnya mengenai berkas rekonsiliasi.”

Mizher menegaskan, semua faksi Palestina menghadiri pertemuan, termasuk Hamas dan Fatah. “Semua pihak mencari jalan keluar,” kata Mizher. Dia menunjukkan bahwa semua faksi Palestina mendorong pelaksanaan rekonsiliasi.

Perkembangan yang sangat penting terjadi dalam upaya rekonsiliasi Palestina baru-baru ini. Mahmoud Abbas menyatakan kesediaannya untuk membentuk pemerintahan transisi dan menjadwal ulang penyelenggaraan pemilu.(T/P02/EO2/mirajnews.com)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)