Filipina Akan Resmikan Kerja Sama Anti-Terorisme dengan Malaysia dan Indonesia

Davao City, MINA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Malaysia dan Indonesia untuk meresmikan kesepakatan anti-terorisme.

Dalam sebuah wawancara media pada Ahad (3/9) dini hari waktu setempat, Presiden Duterte juga menyuarakan keprihatinan atas laporan peningkatan perekrutan ISIS di kota-kota Muslim.

Duterte mengatakan, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah sepakat untuk bertemu di  Sabah atau Jakarta.

“Kami telah sepakat bahwa kami akan berbicara, kami bertiga. Jadi kami menunggu waktu yang tepat),” katanya dalam sebuah wawancara yang dilaporkan kantor berita setempat Philippine News Agency (PNA) yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Kemungkinan besar, kata Duterte, kesepakatan tersebut bisa menjadi usaha bersama seperti sebuah gugus tugas untuk memburu para anggota ISIS.

“Saya akan membuka perbatasan saya ke pihak berwenang Malaysia dan pihak berwenang Indonesia, dan mereka akan saya beri akses,” katanya.

Menurutnya, pembicaraan tersebut sudah berlangsung baik dan hanya perlu diformalkan.

“Kita harus bertemu muka dengan muka dan menyetujui sebuah agenda untuk pembicaraan,” tambahnya.

Dikatakan, ia harus mengunjungi Marawi lebih sering sampai krisis usai. Dia juga melihat situasi di bagian lain Mindanao seperti di Buldon, Maguindanao di mana ada pertempuran kecil setiap hari.

“Saya tidak tahu bagaimana hal ini berkembang tapi bagaimanapun juga pada akhir tahun saya mampu untuk menyelesaikan semua hal ini,” katanya.

Sementara itu pada peringatan 11 tahun Komando Mindanao Timur di Davao City pada hari Jumat (1/9), Duterte mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mencabut Undang-undang Darurat Militer.

“Mari kita lihat. Jika demi kepentingan negara saya akan mencabutnya, saya akan mencabutnya. Tapi jika tidak, maka kita harus terus melanjutkan darurat militer,” tambahnya.

Namun, Duterte yakin bahwa dia akan menjalankan proses perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan bahkan dengan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

“Jika kita tidak dapat mengkonfigurasi ulang struktur politik yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang dan memenuhi tuntutan mereka karena ini benar, Mindanao akan berperang setiap saat,” tambahnya. (T/B05/P1 )

Mi’raj News Agency (MINA)