Filipina Ingin Presiden Baru Terapkan Kesepakatan Damai

Zamboanga, Filipina, 1 Sya’ban 1437/ 8 Mei, 2016 (MINA) – Penduduk Filipina ingin presiden yang baru menerapkan kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok organisasi Muslim terbesar di negara itu, menurut sebuah survei baru di Filipina.

Kantor Penasihat Presiden tentang Proses Perdamaian merilis Social Weather Stations (SWS) jejak pemilihan Sabtu, menunjukkan bahwa lebih 45 persen di Filipina setuju dengan presiden yang harus melaksanakan ketentuan Perjanjian Komprehensif pada Bangsamoro (CAB), 23 persen lainnya tidak setuju, dan lebih dari 30 persen masih belum menentukan.

Secara geografis, jumlah tertinggi yang menginginkan presiden untuk melaksanakan CAB adalah di Kawasan Ibu Kota Nasional atau Metro Manila, dengan 51 persen merespon setuju. Hal ini diikuti oleh 48 persen di Mindanao, 47 persen di seluruh Luzon, dan 36 persen di Visayas.

“Survei membuktikan bahwa kebanyakan orang Filipina ingin mempertahankan keuntungan yang dicapai oleh Presiden Benigno S. Aquino III dan pemerintahannya dalam menyelesaikan masalah Bangsamoro,” kata Sekretaris Penasihat Presiden, Teresita Quintos Deles, tentang Proses Perdamaian dalam sebuah pernyataan emailnya kepada Anadolu Agency.

Survei ini dilakukan dari 30 Maret sampai 2 April, mencapai 1.500 responden dengan margin error 3 persen. Ditugaskan oleh kantor yang mengawasi proses perdamaian bagi pemerintah.

Tahun lalu, Kongres ditunda untuk pemilu tanpa melewati BBL yang akan disegel kesepakatan damai 2014 antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah membawa 17 tahun perundingan perdamaian di pulau Mindanao selatan berakhir.

Meskipun Kongres gagal melewati RUU, Presiden Aquino tetap optimis bahwa masih ada jalan paling tepat menuju perdamaian dan pembangunan di Filipina selatan. Lebih dari 50 juta pemilih Filipina akan memilih presiden berikutnya Filipina 9 Mei pemilu nasional dan lokal.

Mohagher Iqbal, yang memimpin panel perdamaian MILF, telah mengatakan organisasinya tidak berhenti mengerahkan pengikutnya untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun, dia telah menyarankan untuk para pemilihnya membuat analisis kritis dan objektif dari kandidat suara mereka.

Pemilih diperintahkan untuk memeriksa platform calon pada proses dan pelaksanaannya, juga meperhatikan sikap dan karakter calon. (T/hna/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)