Manila, MINA – Pemerintah Filipina menyambut baik adanya tinjauan dan penyelidikan oleh Komisi untuk Hak Asasi Manusia (CHR) atas tindakan pasukan keamanan negara di Marawi selama empat bulan usaha untuk membebaskan kota tersebut dari kelompok militan, menurut juru bicara Kepresidenan, Ernesto Abella.
“Ini memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi,” kata Abella pada Hari Jumat (20/10) sebagaimana dilaporkan Philipine News Agency (PNA) yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA).
Petugas Penasehat Polisi CHR-in-charge Atty Gemma Parojinog sebelumnya mengatakan, kantornya saat ini sedang memverifikasi aduan pelanggaran hak asasi manusia selama dilakukan operasi militer di Kota Marawi sejak Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan darurat militer di Mindanao pada tanggal 23 Mei 2017.
Dia mengatakan, satu hal yang sedang dilihat CHR adalah apakah peraturan diikuti dengan peraturan pendukung atau tidak.
Baca Juga: Erdogan Sebut Kongres AS ”Tak Tahu Malu” Undang Netanyahu Pidato
“Ini untuk memastikan bahwa hak-hak pihak lain juga dihormati,” kata Parojinog seperti dikutip media.
Abella menekankan, Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) memberikan keunggulan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
“Ini terus bekerja dengan CHR untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh unit-unitnya di lapangan sehubungan dengan operasi militer, apakah ada keadaan darurat militer atau tidak,” katanya.
Duterte telah mengumumkan bahwa Marawi City “dibebaskan dari pengaruh teroris” pada 17 Oktober setelah kematian pemimpin terhebat Isnilon Hapilon dan Omar Maute. (T/B05/P1 )
Baca Juga: Australia, Selandia Baru, dan Kanada Desak Gencatan Senjata di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH