Film India di Bawah Pengaruh Hindutva Populerkan Kebencian Anti-Muslim

Oleh: Mehdi Moosvi

Film India yang baru-baru ini dirilis, The Kerala Story, tidak hanya menuai kritik karena ketidaktepatan faktualnya dan penggambaran yang salah tentang Muslim, tetapi juga tampaknya memberi ruang bagi tren kebencian anti-Muslim yang berkembang di negara dengan populasi Muslim terbesar kedua itu.

Alur ceritanya tentang tiga mahasiswa keperawatan dari negara bagian Kerala di India selatan, yang diculik dan dicuci otak oleh kelompok teroris Daesh (ISIS), hanya untuk dipaksa masuk Islam. Mereka akhirnya mendarat di Afghanistan.

Film ini mengulas topik kontroversial “Love Jihad” – sebuah teori konspirasi Hindutva tentang wanita non-Muslim yang dibujuk untuk dinikahi demi mengubah mereka menjadi Muslim – dan menurut para ahli, mendorong narasi palsu tentang ribuan wanita dari Kerala yang telah masuk Islam dan direkrut ke dalam kelompok teroris ISIS.

Aktor utama Adah Sharma yang berperan sebagai gadis lugu bernama Shalini Unnikrishnan, yang setelah masuk Islam bernama Fatima Ba, dalam trailer viral terlihat berdiri di daerah pegunungan dan dengan terisak mengklaim bahwa ini bukan hanya ceritanya.

Dia mengklaim bahwa wanita Hindu masuk Islam dan sejauh ini ada 32.000 gadis telah diubah menjadi Muslim dan dimakamkan di kuburan Suriah dan Yaman.

Hampir setahun setelah rilis film kontroversial The Kashmir Files, film Hindi beranggaran rendah baru ini, yang disutradarai oleh Sudipto Sen, mengklaim didasarkan pada insiden kehidupan nyata tetapi sebenarnya tidak.

Anuj Kumar dari surat kabar The Hindu dalam ulasannya menulis bahwa karya propaganda dalam film The Kerala Story “dirusak oleh pandangan eksploitatif secara emosional” dan meminjam pemahamannya yang salah tentang Islam. Dari “grup WhatsApp yang penuh kebencian”, berusaha membujuk penonton menjadi penyebar kebencian terhadap Islam.

Dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, komentator dan analis politik Asad Rizvi mengatakan, film propaganda semacam itu dibuat untuk mengalihkan penonton dari persoalan yang sebenarnya.

“Peran paling penting dari film propaganda, apakah itu Kashmir Files atau The Kerala Story, adalah untuk mengalihkan pikiran publik dari masalah nyata yang sedang dihadapi negara, seperti melonjaknya pengangguran dan kesulitan ekonomi, dan memaksa mereka untuk fokus pada masalah lain,” kata Rizvi dalam wawancara telepon.

“Media lokal memainkan peran besar dalam mempromosikan film semacam itu dan mengubah wacana politik. Saat The Kerala Story dirilis, alih-alih memperdebatkan ekonomi atau masalah kritis lainnya, media memilih untuk berbicara tentang propaganda baru,” katanya.

Propaganda dan politik India

Dalam beberapa pekan terakhir, sejak film kontroversial itu dirilis pada 5 Mei, ada gelombang baru di kalangan politik dan intelektual India, karena film tersebut mendapat dukungan kuat dari Sangh Parivar, (keluarga Rashtriya Swayamsevak Sangh/RSS) dan payung istilah yang digunakan untuk menunjukkan kumpulan organisasi Hindu ekstremis, sementara para kritikus dan aktivis hak-hak minoritas mengecamnya.

Pada hari film tersebut dirilis, saat melakukan unjuk rasa untuk pemilihan negara bagian di mana partainya kalah dari Kongres di negara bagian Karnataka, India selatan, Perdana Menteri Narendra Modi secara terbuka mempromosikan film tersebut dalam sebuah pidato, dan mendesak orang-orang untuk pergi dan menonton ” kebenaran yang menyakitkan”.

“Film Kerala Story didasarkan pada konspirasi teror. Itu menunjukkan kebenaran buruk terorisme dan mengungkap rancangan teroris,” kata Modi saat berpidato di depan massa di sebuah rapat umum di Ballari, Karnataka.

Setelah Modi secara terbuka mempromosikan film tersebut, beberapa politisi lain dari Partai Bharatiya Janta (BJP) yang berkuasa, yang merupakan sayap politik Sangh Parivar, bersama dengan simpatisan Sangh keluar untuk melakukan hal yang sama, yang dikritik habis-habisan oleh para aktivis dan politisi Muslim.

“Seorang Perdana Menteri suatu negara yang mengambil sumpah atas konstitusi yang dirancang oleh (B.R.) Ambedkar, mempromosikan sebuah film yang merupakan kebohongan,” keluh Asaduddin Owaisi, seorang politikus India dan Anggota Parlemen, yang juga mengepalai Majelis Seluruh India- e-Ittehadul Muslimin (AIMIM).

Perilisan The Kerala Story dilakukan menjelang pemilihan pemerintah negara bagian yang akan dilaksanakan tahun ini dan pemilihan serikat pekerja tahun depan, dan menunjukkan tren film propaganda yang berkembang di bioskop India, yang bertujuan menjelekkan komunitas tertentu dan memicu ketegangan komunal.

Saurabh Kumar Shahi, seorang jurnalis dan analis yang sangat memperhatikan politik India dan urusan luar negeri, dalam wawancara telepon dengan situs web Press TV melalui telepon berbicara panjang lebar tentang niat RSS dan apa tujuannya terhadap minoritas Muslim di India.

“Tujuan RSS dan seluruh ekosistem Hindutva adalah untuk secara permanen merusak tatanan sosial negara ini, dan menciptakan republik Hindutva di mana Muslim menjadi warga negara kelas tiga, dengan hak terbatas dan jalan yang sangat terbatas,” kata Shahi.

Propaganda mengambil alih Bollywood

Menurut para ahli, industri film India mengikuti jejak Nazi Jerman untuk membohongi, mengontrol, dan memengaruhi sekelompok penonton tertentu untuk mencapai tujuan politik.

YouTuber dan aktivis media sosial populer India, Dhruv Rathee dalam videonya yang ia buat untuk mengungkap kengerian film propaganda tersebut, membuktikan bahwa jumlah perpindahan agama yang sebenarnya bukanlah 32.000 (seperti yang diklaim dalam film) tetapi hanya “tiga”, dan dari yang hanya satu gadis adalah seorang Hindu.

Selama video tersebut, Dhruv juga menuduh para propagandis terinspirasi oleh strategi “kebohongan besar” Nazi Jerman yang mereka gunakan untuk mencuci otak massa, yang pada akhirnya meyakinkan mereka untuk mengembangkan simpati terhadap pihak mereka sambil membenci pihak Muslim.

“Bioskop adalah media yang lebih cerdas dan lebih cepat; jenis kebencian yang diciptakannya dengan menginvestasikan uang dalam jumlah yang sangat kecil, yang pengembaliannya sangat tinggi,” jelas Shahi.

“Inilah yang dilakukan RSS dan BJP, karena berusaha memanfaatkan media ini secara maksimal, hanya untuk sampai pada agenda mereka,” tambahnya.

Film ini dirilis di negara bagian India yang dikuasai BJP dan dinyatakan bebas pajak untuk ditonton. Benggala Barat, yang merupakan negara bagian non-BJP, memutuskan untuk menegakkan larangan pemutaran film tersebut.

Setelah pelarangan, pada 18 Mei, Mahkamah Agung India menolak kebencian dan racun yang disebarluaskan oleh film tersebut, mengintervensi dan mempertahankan larangan yang diberlakukan oleh Benggala Barat dan malah meminta produser untuk menambahkan penafian bahwa tidak ada data otentik yang mendukung klaimnya bahwa 32.000 wanita dipaksa masuk Islam dan bergabung dengan ISIS.

“Semua sayap pemerintah, dan sayap di luarnya, akan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka melawan umat Islam,” tegas Shahi.

Setelah dirilis, film tersebut memperoleh lebih dari 560 juta rupee ($6,8 juta) hanya dalam lima hari, menunjukkan film yang berpusat pada kebencian semakin populer di masyarakat India.

“Masalah dengan seluruh ekosistem Hindutva, dan dengan film yang diproduksi, adalah bahwa mereka memilih insiden, dan mereka tidak melihatnya dalam perspektif sejarah yang lebih besar,” kata Shahi.

“Ini adalah pengambilan peristiwa yang sangat sederhana dalam sejarah, dan tema yang sama ini disambut baik oleh masyarakat umum, yang juga bodoh dalam banyak hal, dan inilah alasan jenis film ini sangat populer,” katanya.

Kisah kebencian Bollywood

Sejak pemerintahan Modi yang dipimpin BJP berkuasa pada tahun 2014, industri film Bollywood di India – yang memproduksi sekitar 1,000 film setiap tahun, hampir dua kali lipat produksi Hollywood – telah mengalami perubahan drastis, terutama dalam hal penggambaran Muslim yang terdistorsi dalam film.

Shahi percaya bahwa tren ini sedang populer, bahkan sebelum BJP nasionalis Hindu berkuasa, tetapi telah matang dalam struktur aslinya dalam sembilan tahun terakhir, sejak 2014.

“India telah menggunakan media, baik televisi maupun bioskop untuk menyerang umat Islam secara umum dan ini sudah berlangsung lama,” katanya.

Film yang dibuat pada tahun-tahun ini, termasuk The Kashmir Files (2022), Padmaavat (2018), Lipstick Under My Burkha (2016), Tanhaji (2020) dan baru-baru ini The Kerala Story, telah menggambarkan Muslim dan Islam sebagai antagonis yang biadab, menindas, kasar, tidak beradab.

Kritikus mengatakan, film-film ini melayani tujuan propaganda dengan menonjolkan protagonis utama film dan memanipulasi pemahaman penonton tentang sejarah untuk mendorong agenda politik mayoritas partai yang berkuasa.

Film blockbuster kontroversial tahun lalu, The Kashmir Files, adalah penggambaran yang sangat dilebih-lebihkan dan sangat menghasut tentang pembunuhan penduduk asli Kashmiri Pandits pada 1990-an. Film itu menyalahkan Muslim Kashmir, padahal sebenarnya Muslim melindungi minoritas Hindu.

“Masyarakat Hindutva yang tercipta ini sarat dengan inferiority complex, terutama terhadap umat Islam karena mereka menganggap umat Islam telah menguasai mereka selama berabad-abad,” kata Shahi.

Kecenderungan yang mengkhawatirkan di sinema India tentang tidak memanusiakan minoritas Muslim membuat analis politik Asad Rizvi khawatir.

“Dulu industri film dikenal membuat film yang mempromosikan persaudaraan Hindu-Muslim dan kerukunan komunal, dan dulu dinyatakan bebas pajak oleh pemerintah,” kata Rizvi mengkritik keputusan pemerintah yang membuat The Kerala Story bebas pajak.

“Tapi sayangnya, sekarang film yang mempromosikan kebencian dan perpecahan dipromosikan menjadi film bebas pajak.” (AT/RI-1/P2)

Sumber: Press TV

Mi’raj News Agency (MINA)