Jenewa, MINA – Forum delegasi-libya/">delegasi Libya gagal menyepakati kerangka hukum untuk mengadakan pemilihan presiden dan parlemen akhir tahun ini, kata PBB hari Sabtu (3/7).
Hasil itu menempatkan peta jalan yang disepakati untuk mengakhiri konflik di Libya dalam bahaya, Arab News melaporkan.
Forum Dialog Politik Libya (LPDF), sebuah badan beranggotakan 75 orang dari semua lapisan masyarakat di Libya, mengakhiri pembicaraan lima hari di sebuah hotel di luar Jenewa pada hari Jumat (2/7), kata misi dukungan PBB di Libya.
Peserta dalam pembicaraan yang ditengahi PBB itu membahas beberapa proposal untuk dasar konstitusional pemilu. Pemilu telah disepakati akan dilaksanakan pada 24 Desember.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Misi PBB mengatakan, anggota LPDF telah membentuk komite yang bertugas menjembatani kesenjangan antara proposal yang diajukan ke forum. Tapi kebuntuan tetap terjadi.
“Sangat disesalkan,” kata Raisedon Zenenga, koordinator misi PBB. “Rakyat Libya pasti akan merasa kecewa karena mereka masih mendambakan kesempatan untuk menggunakan hak demokrasinya dalam pemilihan presiden dan parlemen pada 24 Desember.”
Misi tersebut mendesak anggota forum untuk melanjutkan konsultasi guna menyepakati “kompromi yang bisa diterapkan dan memperkuat apa yang menyatukan mereka.” (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza