Gadis Muslim di India Kecam Larangan Hijab

Empat hari sudah, sekelompok 28 gadis Muslim berdiri memprotes di depan perguruan tinggi Pra-Universitas Junior di Negara bBagian Karnataka, setelah mereka dilarang masuk karena mengenakan jilbab, sebuah masalah yang telah menyebar ke perguruan tinggi lain di negara bagian selatan.

Pada hari Senin pagi, 7 Februari 2022, Farheen (bukan nama sebenarnya) dan teman-temannya diizinkan masuk ke kampus yang terletak di kota pesisir Kundapur di distrik Udupi. Namun, mereka harus terkejut setelah otoritas kampus tidak mengizinkan mereka duduk di kursinya masing-masing di ruang kelas bersama siswa lainnya.

Pada hari yang sama, pejabat perguruan tinggi memasang pemberitahuan di luar gerbang yang menyatakan larangan jilbab di ruang kelas, sebagai bagian dari kode seragam perguruan tinggi.

“Guru kami memberi tahu kami bahwa mereka tidak akan mengizinkan kami masuk ke ruang kelas atau mengajar kami tanpa perintah pemerintah,” kata Farheen, seorang mahasiswi perdagangan, kepada Al Jazeera.

Hal itu membuat Farheen dan teman-temannya merasa “terluka dan terhina”.

Seorang pejabat dari departemen pendidikan mengunjungi gadis-gadis itu saat mereka duduk di ruang kelas yang terpisah. “Lepaskan hijabmu. Jika Anda berpegang pada ini, Anda akan kehilangan pendidikan Anda’, katanya kepada kami,” kenang Farheen.

“Di mana adilnya jika mahasiswa lain diajari dan kami disuruh duduk sendiri-sendiri dan belajar sendiri hanya karena memakai jilbab,” kata teman Farheen yang juga tidak mau disebutkan namanya itu.

“Selama ini kami dulu duduk di kelas dengan hijab. Sekarang tiba-tiba, mereka memperlakukan kami seperti penjahat dan menahan kami di ruang kelas yang terpisah. Kami terluka.”

Keputusan perguruan tinggi Kundapur untuk memisahkan gadis-gadis Muslim, bagaimanapun, telah membuat marah mahasiswa dan aktivis yang menyebutnya sebagai bentuk “apartheid agama” dan “tak tersentuh”, mengacu pada praktik diskriminasi yang dilarang terhadap anggota kasta yang lebih rendah dalam hierarki agama masyarakat Hindu.

Front Kampus India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (6/2), larangan jilbab adalah “konspirasi nasional terorganisir [yang] secara sistematis dieksekusi oleh sayap kanan Hindutva [Hindu] kelompok-kelompok yang tidak memanusiakan wanita Muslim.”

INDIA-450x300.webp" alt="" width="450" height="300" /> Protes menentang larangan hijab di distrik Kalaburgi. [Al Jazeera]

Kemarahan dan protes

Pemandangan mahasiswi yang ditutup di luar gerbang oleh beberapa perguruan tinggi di negara bagian tersebut, telah menyebabkan kemarahan yang meningkat di kalangan minoritas Muslim dan memicu protes sejak pekan lalu, dengan kelompok hak asasi menuduh bahwa tindakan tersebut melanggar hak mahasiswi Muslim untuk mempraktikkan agama mereka dan mengakses pendidikan.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Ketegangan meningkat setelah mahasiswa dan aktivis yang diduga didukung oleh kelompok nasionalis Hindu mulai mengenakan syal warna safron, menyerukan larangan jilbab di lembaga pendidikan di negara bagian itu, di mana Muslim membentuk 12 persen dari populasi.

Pada hari Selasa, 8 Februari, mahasiswa dan aktivis sayap kanan Hindu terlihat berbaris ke kampus mengenakan syal dan sorban di banyak perguruan tinggi di seluruh negara bagian. Dalam beberapa kasus, mereka bentrok dengan polisi.

Sebuah video viral yang menunjukkan seorang mahasiswa berhijab dicemooh oleh sekelompok pria Hindu di distrik Mandya telah menyebabkan kemarahan online, dengan banyak yang memuji gadis itu karena keberaniannya dalam melawan “gerombolan”.

Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengumumkan penutupan tiga hari lembaga pendidikan di seluruh negara bagian dan meminta ketenangan.

“Saya mengimbau kepada semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi, serta masyarakat Karnataka, untuk menjaga perdamaian dan kerukunan,” kata Bomai dalam sebuah tweet.

Pekan lalu, pemerintahnya mengeluarkan arahan bahwa semua institusi pendidikan harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen.

Siddaramaiah, mantan menteri utama dan pemimpin oposisi utama di negara bagian itu, menyalahkan pemerintah karena “mencoba menciptakan ketidakharmonisan komunal di seluruh negara bagian atas nama hijab.”

Pemerintah “menolak pendidikan untuk gadis-gadis Muslim”, katanya.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Hak kebebasan beragama

Pada hari Rabu, 9 Februari, pengadilan tinggi negara bagian yang mendengarkan petisi gadis-gadis Muslim untuk mengizinkan penggunaan jilbab di lembaga Pendidikan, telah merujuk kasus ini ke panel hakim yang lebih besar.

Pengacara yang hadir untuk para gadis pada hari Selasa (8/2), berargumen di depan pengadilan bahwa praktik jilbab dilindungi di bawah hak kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi India, negara tidak memiliki kekuatan untuk melarangnya.

Kaneez Fathima, anggota dewan legislatif negara bagian dari partai oposisi Kongres, yang memimpin demonstrasi di kota Kalburgi untuk mendukung anak perempuan mengatakan, dia mengenakan jilbab dan melihatnya sebagai bagian penting dari kehidupan seorang wanita Muslim.

“Kami telah mengenakan jilbab selama bertahun-tahun tanpa masalah, tetapi sekarang, masalah ini tiba-tiba diangkat oleh kelompok BJP dan Hindutva untuk meningkatkan ketegangan komunal,” katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada kelompok sayap kanan Hindu.

Kontroversi jilbab pertama dimulai sebulan yang lalu, ketika sekelompok enam mahasiswi Muslim di sebuah perguruan tinggi wanita yang dikelola pemerintah di distrik Udupi ditolak masuk ke ruang kelas, karena pemerintah menuduh mereka melanggar aturan dengan mengenakan jilbab.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Namun, gadis-gadis itu menentang tekanan itu bahkan ketika mereka dipaksa untuk duduk di luar kelas di tangga.

BJP membela larangan

Kontroversi tersebut telah menyalakan kembali perdebatan tentang hak-hak minoritas India di bawah pemerintahan nasionalis Hindu. Aktivis mengatakan, serangan terhadap Muslim dan simbol agama mereka telah meningkat di bawah Perdana Menteri Narendra Modi.

Larangan hijab muncul ketika minoritas agama, terutama Muslim dan Kristen, menghadapi serangan dari kelompok Hindu sayap kanan di negara bagian itu – rumah bagi pusat IT India di Bengaluru. Pemerintah BJP nasionalis Hindu di negara bagian itu telah mengeluarkan undang-undang yang melarang penyembelihan sapi dan anti-konversi yang diyakini menargetkan minoritas.

Namun, BJP yang memerintah membela larangan jilbab, dengan alasan bahwa itu melanggar aturan tentang seragam.

“Lembaga pendidikan bukanlah tempat untuk mengamalkan agama seseorang. Gadis-gadis harus fokus pada pendidikan dan datang ke perguruan tinggi untuk belajar, bukan untuk menegaskan identitas,” kata Ganesh Karnik, juru bicara partai, kepada Al Jazeera.

Dia mengatakan bahwa itu adalah sekelompok kecil mahasiswi yang mengobarkan masalah ini, ketika pemerintah pada hari Senin memerintahkan penyelidikan atas peran “kepentingan pribadi” yang mendukung mahasiswi yang menuntut masuknya gadis-gadis berhijab.

Namun, gadis-gadis itu mengatakan, mereka tidak bisa dipaksa untuk melepaskan jilbab mereka.

“Kami tidak bisa melepasnya begitu saja. Ini adalah pelecehan yang ditargetkan oleh pihak berwenang,” kata Al-Rifaa, seorang mahasiswi dari perguruan tinggi lain di Kundapur, kepada Al Jazeera.

“Selama 30 tahun terakhir, kampus tidak mempermasalahkan hijab. Kenapa tiba-tiba jadi masalah, apa yang memicu ini?” tanya Rifaa. (AT/RI-1/P1)

Sumber: tulisan Rushda Fatima Khan di Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)