Gagasan Adanya Fakultas Haji-Umrah di PTKI Mengemuka

Makkah, MINA – Gagasan mengenai kemungkinan pembukaan fakultas Haji-Umrah mengemuka saat perbincangan informal antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Nizar Ali, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki, dan Kepala Bagian Data Perencanaan dan Kerja Sama Dalam Negeri Kemenag RI, Ida Noor Qosim, di ruang lobi Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Arab Saudi.

Banyak peluang penting dibalik dinamika penyelenggaraan haji yang mendesak dicermati dunia Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dalam pengembangan program studi (Prodi). Kebutuhan berbagai layanan haji dan umrah yang kian kompleks, baik dari aspek agama maupun non-agama, seperti manajemen, bisnis, penyediaan SDM kompeten-profesional, sampai tata kelola dana haji, harus disambut para pemangku kebijakan di lingkungan PTKI, untuk mencetak para profesional. Demikian rilis Kemenag dari Saudi, baru-baru ini.

Dari aspek pariwisata, haji dan umrah merupakan bagian penting dari tren global layanan Islamic Tourism, atau wisata halal, yang kini menjadi salah satu faktor signifikan penggerak perputaran ekonomi, baik global maupun domestik. “Ini berarti, sudah tidak cukup sekadar Prodi, sudah harus jadi Fakultas,” kata Mastuki, Juru Bicara Kemenag, yang pernah menjadi Kasubdit di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam ini.

Saat ini, prodi terkait Haji dan Umrah, di lingkungan PTKI, berada di dua fakultas: Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada pula yang berpandangan, prodi bidang haji-umrah itu relevan di Fakultas Tarbiyah (pendidikan) atau Syariah (hukum Islam). Seiring banyaknya pengembangan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), fakultas-fakultas non-studi agama, seperti Ekonomi dan Bisnis juga bermunculan.

Prodi Haji-Umrah ada yang diletakkan di Fakultas Dakwah, karena terkait Prodi Bimbingan dan Konseling Islam atau Manajemen Dakwah. Mengingat, salah satu layanan penting dalam penyelenggaraan haji-umrah adalah bimbingan ibadah, khususnya manasik haji dan umrah dan turunannya. Sementara itu, PTKI yang menempatkan Prodi Haji-Umrah di Fakultas Ekonomi-Bisnis, dikarenakan melihat aspek manajemen dan bisnis dalam penyelenggaraan Haji-Umrah ini makin menantang dan dinamis.

“Yang dibutuhkan bukan hanya pembimbing ibadah haji profesional, tapi juga tenaga profesional dalam pengelolaan sisi bisnis haji dan umrah, sebagai bisnis jasa yang demand dan animo pasarnya terus meningkat,” kata Nizar Ali, yang juga mantan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag. Nizar menyerukan, pentingnya pembicaraan akademik yang komprehensif para rektor dan pemangku kebijakan PTKI untuk merespons ini.

Aspek Haji-Umrah makin kompleks dan dinamis. Kini, keuangan haji, baik yang berasal dari setoran awal calon jamaah, maupun sisa Dana Abadi Umat, jumlahnya makin besar, dan dikelola khusus secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga bisa diinvestasikan, agar manfaatnya makin besar bagi jamaah dan publik luas. Maka, diperlukan pula tenaga terampil bidang keuangan haji.

Selain mengembangkan Fakultas Haji dan Umrah yang menampung prodi-prodi spesifik, bisa pula berupa Fakultas Wisata Halal atau Pariwisata Islam, sehingga mencakup wisata halal non-haji-umrah, yang kini juga berkembang dan Indonesia memiliki peluang besar. Sejumlah hotel, sebagai bagian krusial wisata halal, banyak yang mengurus sertifikasi halal, atau mendeklarasikan diri sebagai hotel syariah.

Salah satu kebijakan baru tahun ini adalah pembatasan kuota 3 ribu jamaah haji per hari yang dipindahkan dari Madinah ke Makkah, sehingga beberapa jamaah harus terpisah dari kelompok terbang (kloter)-nya. Dampak itu, terlihat dengan hadirnya beberapa jamaah tertinggal dari berbagai kloter, di ruang lobi Daker Makkah.(R/P2/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)