Gantz Bisa Veto Netanyahu Lakukan Aneksasi

(Foto: Getty)

Yerusalem, MINA – Benny Gantz, yang tidak menyetujui aneksasi sepihak Tepi Barat yang diduduki akan diberikan kekuatan tambahan dalam pemerintah koalisi sehingga punya wewenang untuk memveto sebagaimana diatur dalam perjanjian baru antar partai-partai koalisi.

Israel diperkirakan akan meratifikasi sebuah sistem yang memberikan tingkat kekuasaan yang sama kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, yang berpotensi melemahkan rencana aneksasi Netanyahu, demikian dikutip dari The New Arab melaporkan.

Perdana Menteri Alternatif Benny Gantz bertarung melawan Netanyahu dalam tiga pemilihan umum yang rapuh dalam waktu 12 bulan.

Para saingan akhirnya menyepakati koalisi kanan-tengah yang sulit dengan masing-masing orang memegang status yang sama dan menyandang gelar “Perdana Menteri Alternatif” yang baru kali ini berlaku.

Gantz, seorang mantan panglima militer dan lawan rencana aneksasi Netanyahu, berada di bawah ketentuan kesepakatan koalisi yang akan mengambil alih jabatan perdana menteri pada November 2021, sementara Netanyahu akan menggantikan kedudukan Gantz menjabat menteri pertahanan.

Menurut media Israel Hayom, Netanyahu dan Gantz akan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki.

Ini berarti Netanyahu tidak dapat menempatkan skema aneksasinya tanpa persetujuan Gantz, yang sebelumnya menyatakan penentangannya terhadap implementasi skema secara sepihak.

Lebih dari 600.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, dalam bangunan yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Perjanjian Oslo tahun 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga: Area A, Area B dan Area C.

Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Otoritas Palestina (PA). Administrasi Area B dikendalikan oleh Otoritas Palestina, dengan Israel mengendalikan keamanan. Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan penuh Israel.

Rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat telah dikecam sebagai pelanggaran ilegal terhadap hukum internasional oleh para pemimpin dunia serta Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)