Gempa Maluku, BNPB: 41 Orang Meninggal

Jakarta, MINA – Pemkab Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon, masih melakukan penanganan darurat terhadap para korban gempa yang terjadi pada 26 September 2019 lalu. Data BPBD Provinsi Maluku per Rabu (16/10) mencatat total penyintas berjumlah 103.327 jiwa.

Menurut catatan BPBD Provinsi Maluku, jumlah penyintas tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 90.833 jiwa, Kota Ambon 6.251 jiwa, dan Seram Bagian Barat (SBB) 6.244 jiwa.

“Gempa bermagnitudo 6,5 dan berkedalaman 10 km menyebabkan 361 luka ringan dan 4 luka berat. Data terkini korban meninggal berjumlah 41 orang, rincian Kabupaten Malteng 18 orang, Kota Ambon 12 dan SBB 11,” kata Kepala Plt Pusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Kamis (17/10).

Ia mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan di sektor pemukiman dan infrastruktur umum. Total rumah rusak mencapai 8.753 unit dengan kategori yang berbeda. Rincian rumah rusak di Kabupaten Malteng berjumlah 6.416 unit dengan rincian rusak berat (RB) 1.040 unit, rusak sedang (RS) 1.627 dan rusak ringan (RR) 3.749.

“Sementara jumlah rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 1.203 unit dengan rincian, rusak berat 253 unit, rusak sedang 261 dan rusak ringan 689, sedangkan di SBB rusak berat 298, rusak sedang 483 dan rusak ringan 353,” katanya.

Agus menjelaskan, Provinsi Maluku dan Kota Ambon telah menetapkan pada status transisi darurat ke pemulihan. Provinsi Maluku dan Kota Ambon menetapkan status tersebut yang berlaku selama 93 hari, terhitung dari 10 Oktober 2019 hingga 10 Januari 2020.

“Sementara itu, Kabupaten Malteng menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari dan berakhir pada hari ini, 17 Oktober, sedangkan SBB berakhir pada hari kemarin,” katanya.

Ia menguraikan, penanganan darurat yang dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak menyasar pada sektor kesehatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana-prasaran dan ekonomi. Posko di masing-masing wilayah terdampak melakukan pendistribusian logistik; pendistribusian dilakukan dengan berkoordinasi camat maupun kepala desa.

Beberapa kendala masih ditemui selama penanganan darurat seperti penyediaan air bersih dan MCK di beberapa lokasi pengungsian. Namun demikian posko menjamin dengan penyaluran air bersih menggunakan mobil tanki air, penyediaan tandon, mobile toilet, portable toilet dan toilet darurat.

Agus menambahkan, kendala lain, posko masih membutuhkan dukungan tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis anak, dokter anestesi, ortopedi, perawat bedah dan tenaga psikososial.

“BNPB terus memonitor perkembangan penanganan darurat di Maluku dan tetap memberikan dukungan personel untuk pendampingan kepada pemerintah daerah setempat,” katanya. (L/R06/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)