FATAH HARAPKAN PERTEMUAN BAHAS REKONSILIASI BERHASIL

Ramallah, Tepi Barat, 22 Jumadil Akhir 1435/22 April 2014 (MINA) – Komite Sentral Gerakan Fatah menyatakan dukungan kepada delegasinya yang berangkat ke Jalur Gaza untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Hamas dalam membahas rekonsiliasi kedua fihak.

Dalam pertemuan Komite Sentral Gerakan Fatah di Markas Kepresidenan di kota Ramallah, pusat Tepi Barat, Selasa, komite mengharapkan pertemuan kedua fihak di Jalur Gaza pekan ini dapat mencapai pemahaman yang akan menghasilkan penerapan semua perjanjian persatuan, Deklarasi Doha, dan inisiatif Mesir, sebelum membentuk pemerintah persatuan transisi.

Mahmoud Abbas yang memimpin pertemuan Komite Sentral Fatah itu menegaskan, Palestina tidak dapat memperpanjang pembicaraan dengan Tel Aviv kecuali mereka mendasarkan pada pondasi yang kuat dan jelas, International Middle East Media Center (IMEMC) melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan mengirim delegasi ke Jalur Gaza untuk membahas kemungkinan rekonsiliasi nasional dengan gerakan Islam Hamas yang memerintah Gaza.

Baca Juga:  Fadli Zon Dukung Rencana IPU Kunjungi Rafah, Palestina 

Delegasi tersebut meliputi Mustafa Barghouti (Sekretaris Inisiatif Palestina), Bassam Salahi (Sekretaris Partai Komunis Palestina), Jammel Shehada (Sekretaris Front Pembebasan Arab), dan Munieb al-Masri (Kepala Forum Nasional Palestina).

Sementara Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza, Ismail Haniyah menyambut baik kehadiran delegasi nasional dari Tepi Barat yang dipimpin Azzam Al-Ahmad, pejabat Fatah yang bertanggung jawab atas berkas rekonsiliasi.

“Saya mengungkapkan kebahagiaan saya dan saya menyambut kehadiran delegasi nasional dari Tepi Barat. Mereka berada di rumah mereka dan di antara keluarga dan saudara-saudara mereka,” kata Ismail Haniyah dalam rilis pers yang dikutip Al-Ray Media Agency.

Petinggi Hamas itu menekankan, gerakannya memiliki keyakinan kuat sebagai sebuah gerakan dan sebagai sebuah pemerintah, keperluan untuk mengakhiri perpecahan antar faksi Palestina dan mencapai rekonsiliasi sebagai keperluan nasional yang sangat penting guna mencapai keinginan seluruh rakyat Palestina dari semua faksi dan kelompok Palestina.

Baca Juga:  Warga Gaza Ceritakan Penyiksaan di Penjara Israel

Haniyah juga menekankan komitmen gerakannya yang berkelanjutan untuk semua perjanjian rekonsiliasi sebelumnya, terutama pada kesepakatan Kairo dan Doha, dan komitmen untuk bekerja dalam kemitraan bersama menerapkan semua berkas rekonsiliasi sebagai satu paket -pembentukan pemerintah persatuan, pemilihan umum, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kebebasan publik dan rekonsiliasi komunitas-.

Sebelumnya, Hamas dan Fatah telah mencapai beberapa kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan yang mempersiapkan untuk mengadakan pemilihan baru.

Namun, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan sebab Hamas bersikeras bahwa pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum isu-isu kontroversial diselesaikan.

Perselisihan antara Hamas dan Fatah melebar secara dramatis setelah Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina pada pemilu 2006.

Pada tahun berikutnya, bentrokan meletus antara dua faksi besar Palestina itu, Hamas membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza, sementara Fatah melakukan hal yang sama di Tepi Barat.

Baca Juga:  AS Tegaskan Akan Dukung Israel Lawan Hizbullah

Meskipun sikap kedua fihak mempunyai perbedaan besar mereka, khususnya dalam pembicaraan damai dengan Israel, kedua pemerintah tetap mempertahankan koordinasi yang cukup besar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Faksi-faksi Palestina telah berupaya mencapai rekonsiliasi nasional selama bertahun-tahun, tetapi selalu gagal.

Pada tahun 2011, Hamas dan Fatah menyepakati kesepakatan rekonsiliasi di bawah sponsor Mesir. Tahun berikutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mempersiapkan pemilihan parlemen.

Barulah pada tahun 2012, kedua fihak mencapai persetujuan dengan menandatangani dua perjanjian -satu di Kairo, Mesir (Februari 2009) dan berikutnya di Doha, Qatar (Februari 2012).

Namun demikian, kedua perjanjian itu belum pernah sepenuhnya dilaksanakan sampai belakangan ini timbul keinginan kedua fihak untuk lebih serius mengusahakan persatuan nasional.(T/P02/IR)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

 

 

Wartawan: Rana Setiawan

Editor:

Comments: 0