Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat Tagih Janji Pemerintah

 

Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1438/20 Maret 2017 (MINA) – Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat, menagih janji pemerintah yang pada 11 Februari lalu menyatakan siap memperbaiki kondisi Indonesia.

“Kemiskinan pada September 2016 lalu memperlihatkan angka yang membuat mata pedih, terlihat sampai 73,19 persen. Juga pengangguran, hingga awal tahun 2017 ini menunjukan angka 3,4 juta orang,” kata Koordinator Gerakan, Zainuddin Arsyad kepada MINA, Senin (20/3).

Tugas mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control, kata Arsyad, harus berjalan hingga detik ini juga. Maka dari itu, mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda, menagih janji pemerintah menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini.

“Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), budaya, dan keanekaragaman suku dan agama. Akan tetapi Indonesia masih saja terombang-ambing dalam segala hal. Masih saja disibukan dengan isus-isu klasik seperti permasalahan ekonomi, masalah-maslah tentang budaya, moral bangsa ini tergerus,” paparnya.

“Bahkan mulai menuju ke arah yang terbilang runtuh,” imbuhnya.

Menurut Arsyad, budaya yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit mulai sirna, hal ini ditunjukan dengan adanya krisis-krisis moral yang berkembang di masyarkat dewasa ini.

“Bukan hanya itu sumber daya alam Indonesia pun hampir sekitar 80 % nya dikuasai oleh konglomerasi-konglomerasi asing yang seharusnya menjadi asset nasional. Hal ini kemudian diperparah dengan hukum bermata tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.

Untuk itu, Arsyad bersama gerakannya mengajak seluruh elemen mahasiswa dari berbagai latar belakang universitas di Indonesia untuk turun ke jalan pada 30-31 Maret mendatang di depan gedung MPR RI agar pemerintah segera merealisasikan janjinya.

“Ada banyak janji pemerintah yang akan kita tagih. Di antaranya tuntaskan kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini terjadi seperti, E-KTP, dan kasus korupsi yang belum diselesaikan. Tegakkan Hukum dan Tangkap Penista Agama. Kembali ke jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Tolak komersialisasi pendidikan. Evaluasi Kinerja Jokowi,” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah mau mendengarkan suara rakyat melalui aksi dari mahasiswa ini. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi hukum, diskriminasi politik, dan diskriminasi ekonomi.

Pada 11 Februari lalu, BEM se-Indonesia mendatangi Istana Kepresidenan untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jokowi-JK, yang kemudian disepakati beberapa poin antara kedua belah pihak, di antaranya pemerintah berjanji akan memperbaiki kondisi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. (L/R06/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)